Kajian Reklamasi Bandara Harus Jelas

PROYEK reklamasi untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, harus dilakukan dengan kajian matang dan memenuhi semua persyaratan. Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, kemarin.

Yayat menyampaikan proyek reklamasi untuk perluasan Soekarno-Hatta jangan dikerjakan tergesa untuk menghindari munculnya persoalan seperti yang terjadi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Yayat, kajian pemanfaatan proyek tersebut harus jelas, memenuhi semua syarat, termasuk sumber material dan pengerjaannya.

"Supaya tidak meninggalkan masalah seperti reklamasi di Teluk Jakarta, pertimbangan reklamasi Bandara Soekarno-Hatta harus komprehensif," ujar dia.

Yayat menambahkan, pemanfaatan lahan reklamasi untuk Soekarno-Hatta juga harus diperjelas sejak awal, meliputi landasan pacu atau hanya fasilitas pendukung dari bandara yang sudah ada.

Reklamasi untuk Soekarno-Hatta akan dibangun 15-20 km dari bandara yang sudah beroperasi saat ini. Lahan yang dibutuhkan mencapai 2.000 hektare untuk menampung hingga 100 juta penumpang pada 2024.

Secara terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, menyampaikan dukungannya pada rencana perluasan Bandara Soekarno-Hatta di atas lahan reklamasi. Menurut dia, perluasan bandara di lahan reklamasi ialah solusi tepat untuk meningkatkan angka perjalanan, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan pada masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan reklamasi memang sebaiknya dimanfaatkan untuk infrastruktur publik seperti perluasan Soekarno-Hatta. Dia menyebut penggunaan lahan reklamasi untuk pelayanan publik lebih tepat daripada memanfaatkannya untuk lahan permukiman komersial. "Ini satu langkah luar biasa," kata Bambang.

Perluasan Soekarno-Hatta di atas lahan reklamasi direncanakan dimulai pada 2020. Berdasarkan kajian Angkasa Pura II, diperlukan lahan seluas 2.000 hektare dan investasi Rp100 triliun untuk perluasan Soekarno-Hatta.

"Rencana pembangunan Bandara Soekarno-Hatta 2 akan memberi daya gedor yang cukup signifikan pada sektor pariwisata. Kita harus mendukung rencana pemerintah dan Angkasa Pura II ini," kata Ketua Pokja Pariwisata Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia Doni Oskaria.