Anggota DPRD: Arahan Gubernur Abu-abu, Susah Dipahami Bawahan

KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak jelas sehingga menghambat kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta dalam mengambil keputusan.

Adapun sebelumnya, Anies mengeluhkan bannyaknya SKPD yang tidak berani mengambil keputusan, khususnya soal eksekusi anggaran.

"Ketika arahan gubernur itu clear, maka anak buah akan nyaman menjalankan perintah gubernur dengan gagah berani di lapangan," kata Gembong, Kamis (6/12).

Baca juga: Serapan Anggaran Rendah Anies Didesak Audit SKPD

Gembong menyebutnya, arahan Anies abu-abu. Ia mencontohkan seperti perintah kebijakan naturalisasi. Kebijakan yang dinilainya abu-abu itu justru menghambat kinerja yang berdampak pada penyerapan anggaran jika ditemukan di banyak SKPD.

"Itu naturalisasi kan abu-abu, satu aja contoh kasusnya, sehingga ketika mereka menterjemahkan di lapangan akan sulit. Jika ini dibiarkan akan terus beradampak," tandasnya.

Gembong berhadap proses lelang jabatan nantinya bisa mengakhiri permasalahan yang tengah membelit pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Tapi saya kira soal Plt diakhir tahun selesai semua, karena tahapannya pemprov sudah melakukan lelang jabatan," pungkasnya. (OL-6)