Penyerapan Anggaran Rendah, Anies Diminta Audit Kinerja SKPD

FRAKSI Gerindra DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengaudit kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pasalnya, hingga akhir November ini serapan anggaran 2018 baru mencapai 61%.

"Dengan persentase serapan anggaran dari APBD 2018 yang belum maksimal, kami berharap Gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev (monitoring dan evaluation) kinerja para pimpinan SKPD dalam memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," ujar Anggota Fraksi Gerindra Dwi Ratna dalam rapat paripurna tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) di Gedung DPRD DKI, Kamis (29/11).

Baca juga: Surati Gerindra dan PKS, Anies Minta Nama Cawagub Segera Dimunculkan

Berdasarkan data di situs www.publik.bapedadki.net angka serapan anggaran hingga Kamis siang baru mencapai 61% atau Rp45,8 triliun dari total alokasi daftar penggunaan anggaran (DPA) sebesar Rp75,09 triliun. Persentase belanja langsung pun baru di angka 52,3% atau Rp21,4 triliun dari total alokasi Rp41 triliun. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, dan modal.

Sedangkan persentase belanja tidak langsung ada di angka 71,46 persen atau Rp24,3 triliun dari alokasi Rp34,08 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, tak terduga, bunga, subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Gerindra berharap Anies bisa memastikan program kerja dan pembangunan di Jakarta bisa berjalan lebih maksimal pada 2019 mendatang. Apalagi, nilai APBD DKI pada 2019 meningkat menjadi Rp89,08 triliun.

"Diharapkan saudara Gubernur bersungguh-sungguh memastikan semua program dapat dilaksanakan secara maksimal di masing-masing SKPD maupun UKPD sehingga serapan anggaran bisa mencapai 90% dan menjadi jauh lebih optimal," tutur Ratna.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PKS. Dalam pandangan fraksi yang disampaikan oleh Achmad Yani, PKS meminta agar pada 2019 mendatang Pemprov DKI bisa lebih matang merencanakan program-program kerja terutama yang berskala besar.

PKS menyayangkan lambatnya proses pembebasan lahan di tahun ini. Padahal pembebasan lahan berkaitan dengan program penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai. Selain itu, PKS juga mengkritik gagalnya pembangunan tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada 2018 ini akibat perencanaan yang buruk.

"Perencanaan yang kurang matang menyebabkan pelaksanaan program-program besar seperti pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun sederhana banyak mengalami penundaan. Hal ini menyebabkan penyerapan anggaran masih sangat rendah sampai memasuki bulan Juli dan Agustus," tutur Yani.

Sebab, perencanaan program yang buruk dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Anies dan berdampak pada penyerapan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di DKI.

"Kami melihat penyerapan anggaran oleh Pemprov DKI masih rendah. Hal ini tidak sejalan dengan semangat Pemprov yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran," kata Anggota Fraksi PKB Abdul Azis ketika membacakan pandangan fraksinya. (OL-6)