Jakarta Tambah Jalan Layang Lagi di 2019

SUDAH puluhan flyover dibangun di Jakarta sejak 2007 hingga 2018 ini. Meski tidak menyelesaikan masalah kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menambah jumlahnya tahun depan.

Dari lima jembatan layang yang direncanakan, tiga di antaranya sudah disiapkan dananya. Rancangan APBD DKI 2019 menyetujui pembangunan flyover Tanjung Barat, Cakung dan Sunter Permai.

"Ketiga flyover dibangun untuk mendukung operasional jalan tol. Ini sesuai Peraturan Presiden Nomo 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangrang dan Bekasi Tahun 2018-2029," tutur Pelaksana tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harry Hamdani, kemarin.

Dengan Perpres 55 itu, tegasnya, pembangunan flyover harus disegerakan. Ketiga flyover akan dibangun dengan skema multi-years atau tahun jamak. "Rencananya dua tahun," tambah Harry.

Dalam rancangan APBD DKI 2019, pembangunan flyover Tanjung Barat dianggarkan Rp103,2 miliar, Cakung Rp90,9 miliar dan Sunter Permai Rp87,3 miliar. Anggaran itu sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/11).

Harry menjelaskan dalam perencanaan sebenarnya ada lima flyover yang akan dibangun pada 2019.

Namun dua di antaranya batal, yakni flyover Bintaro Puspita, karena ada penolakan dari warga dan flyover Latumenten yang terkendala pembebasan lahan.

"Yang di Bintaro itu warga sekitar Bintaro protes. Para pemilik rumah mewah tidak mau dibangun flyover," lanjut Harry.

Harry mengaku tidak tahu persis alasan warga menolak pembangunan itu. Pihaknya akan mengajak warga bermusyawarah agar pembangunan flyover Bintaro Permai bisa direalisasikan.

"Rincian penolakannya kurang jelas. Tapi itu masih belum putus, nanti bisa kami programkan kembali. Setelah ada musyawarah, akan kami kondisikan," tambahnya.

Sementara pembangunan flyover Latumenten itu masih terkendala pembebasan lahan. "Latumenten itu trasenya belum bebas. Di atasnya proyek pembangunan flyover ada tol. Kami mau belokin dulu, tapi lahannya masih belum putus. Agak alot masalah pembebasan lahannya," tandas Harry.

Dalam beberapa kesempatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pembangunan flyover tidak menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Ia menilai cara yang paling maksimal ialah menyediakan transportasi umum dengan basis rel, seperti LRT dan MRT.

Di Jakarta, lanjutnya, kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan pribadi lebih banyak daripada transportasi massal. Macet pun tidak terhindarkan.