Anggaran Rumah DP Rp0 Dipangkas Rp350 Miliar

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran program rumah DP 0 rupiah sebesar Rp350 miliar untuk subsidi uang muka DP Rp0 sebanyak 950 unit. Padahal Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengajukan anggaran sebesar Rp720 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti mengatakan awalnya mengajukan Rp720 miliar. Namun, direvisi menjadi Rp380 miliar. Angka itu cukup untuk menalangi 950 unit rumah susun DP 0 dari target awal 1.600 unit di 2019

"Kesiapan huni 780 unit dari Sarana Jaya, Perumnas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan bila DP 20 persen maka per unit Rp80 juta. Kalau dikali 950 unit maka Rp76 miliar, jadi sisanya 80 persen maka dibutuhkan alokasi anggaran Rp304 miliar, total Rp380 miliar," kata Meli, Senin (26/11) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Harga per rusun maksimal dijual senilai Rp350 juta. Namun, ada 170 unit di Rusunami Pasar Rumput yang belum diketahui perkiraan harga jualnya. Kata Meli, pihaknya membuat perkiraan harga jual sebesar Rp400 juta per unit.

Meli menyebutkan, alokasi anggaran 2018 belum terserap berdasarkan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Bank DKI serta Sarana Jaya karena bangunan bum terbangun mencapai 80 persen.

"Jika Juli siap serah terima kunci maka diprediksi KPR itu bisa 3 bulan sebelumnya tanda tangan KPR antara pemohon dan pihaknya. Baru kemudian anggaran itu dicairkan, jadi anggaran Rp700 miliar bisa diserap karena bangunannya belum siap" sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI yang hadir di dalam rapat Banggar menolak pengajuan anggaran Rp720 miliar dari dinas terkait. Bahkan sidang sempat diskor karena alotnya pembahasan.

Setelah ishoma, Pimpinan Banggar Triwisaksana mengambil keputusan untuk mengurangi anggaran Rp 380 miliar.

"Rp350 miliar rasanya cukup. apakah bisa disetujui, setujui Rp350 miliar. Sah," kata wakil ketua DPRD yang akrab disapa Sani.

Sejauh ini, pemohon program DP Rp0 mencapai 2.481. Terbanyak penerimaan dari loket Wali Kota Jakarta Timut 825, Jakarta Pusat 521

Jakarta Utara 27I, Jakarta Barat 267, Jakarta Selatan 308, PTSP Kantor Bupati Kepulauan Seribu, 4 dan DPRKP Jati Baru 285.(OL-4)