DPRD Babel Desak Program Magang ke Taiwan Diinvestigasi

WAKIL Ketua DPRD Bangka Belitung Deddy Yulianto meminta instansi terkait melakukan investigasi program kerja sama beasiswa Pemprov Bangka Belitung (Babel) dengan perguruan tinggi swasta (PTS) di Taiwan. Kerja sama tersebut diduga menyalahi aturan dan bukan beasiswa sebagaimana mestimya. Para pelajar dipekerjakan/magang di perusahaan yang berbeda dengan teori yang didapatkannya.

“Saya menerima laporan dari TKI di Taiwan, program ini hanya menyiasati kebutuhan tenaga kerja bagi industri di Taiwan. Kalau menggunakan visa tenaga kerja, prosesnya lama dan terbatas jumlahnya. Mereka ini kan visa belajar tapi magangnya (bekerja) lebih lama daripada belajarnya,” sesal Deddy, melalui sambungan telepon dengan Media Indonesia, Senin (26/11).

Baca juga: 2 Ribu Warga Daftar Rumah DP Rp0

Dengan visa belajar, jelas Deddy, bisa sekali berangkat 50-100 orang. Penempatan pelajar Babel dalam program ini juga bukan di PTN di Taiwan. Namun, di PTS yang grade atau status PTS-nya dipertanyakan di Taiwan sendiri. Ada yang belajarnya teknik computer, tapi magang kerjanya mengemas kaca mata atau mengemas handphone.

“Laporan yang saya dapat, di Taiwan itu sangat ketat aturannya, Jika sebuah PTS tidak mendapat kuota minimal siswa maka dia tidak mendapat subsidi. Ini disiasati dengan program beasiswa magang ini. Kami minta intansti terkait menginvestigasi ini,” harap Deddy.

Menurut Deddy, pelajar Babel yang mengikuti program ini tidak gratis. Mereka dikenakan biaya sekitar Rp20 juta, yang tidak memiliki biaya tetap bisa ikut. Namun honor magang mereka akan dipotong. Satu hal yang dikawatirkannya ialah soal pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja. "Apakah mereka mendapatkan hak-haknya sebab mereka yang ikut program ini tidak tercatat sebagai TKI," tandasnya.

Baca juga: Mengira Mahal, Warga Takut Naik Bus Trans-Patriot

Sebelumnya, Kepala KUI Politeknik Manufaktur Negeri (Polman) Babell, Dedy Ramdhani, dalam keterangannya menjelaskan program Industry Academia Collaboration yang saat ini ada di Taiwan. Program ini dibuka pemerintah Taiwan untuk negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, Laos, India, Pakistan, Mesir termasuk ke Indonesia.

Kebijakan baru Taiwan tersebut dikenal dengan New Southbound Policy. Salah satu programnya adalah membuka kesempatan di bidang pendidikan dengan sistem pendidikan baru bertema Industry Academia Collaboration, dimana kegiatan perkuliahan dan magang industri digabung sehingga sistem pendidikannya mirip dengan pendidikan vokasi di Indonesia.
Kegiatan praktik termasuk magang kerja dilakukan di industri dengan persentase 70% dan teori 30%.

Direktur Polmanbabel, Sugeng Ariyono, menambahkan dengan 70% kegiatan praktik dilakukan akan menjadikan mahasiswa terampil, disiplin, memiliki sikap kerja yang baik, seperti yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Kegiatan yang dilakukan di perusahaan pun sangat beragam sehingga dapat menunjang kompetensi jurusan masing-masing. (OL-6)