Syafrudin Ingin Tilang Elektronik Diterapkan secara Nasional

SAAT ini penerapan tilang elektronik menggunakan CCTV baru dilakukan di Jakarta dan sejumlah wilayah di Tanah Air. Namun tidak menutup kemungkinan sistem itu akan dilakukan secara nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, mengapresiasi penerapan sistem tilang eletktonik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Jakarta.

"Ini kan baru di-launching, oleh karena itu saya apresiasi, selaku menteri yang membidangi masalah-masalah pelayanan publik tentu kita apresiasi dan ucapkan selamat atas inovasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Lalu Lintas yang melakukan inovasi pelayanan publik," ujarnya dalam acara peluncuran ETLE di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11).

Menurutnya, pelayanan publik adalah bagaimana negara mendekatkan segala sesuatunya dengan keinginan publik. Ia menyebut keinginan publik sederhana yakni hanya ingin dilayani dengan cepat dan tepat.

Ia berharap kebijakan ELTE bisa diterapkan di semua daerah di Tanah Air, dan menurutnya itu tidak sulit diwujudkan.

"Kalau ditanya apakah ETLE bisa diterapkan di semua daerah ya tentu bisa dilakukan di seluruh Indonesia, apapaun itu, bukan hanya pelayanan publik di bidang ETLE tapi apa saja," tandasnya.

"Ya itu nanti Bapak Wakapolri tinggal perintahkan, tadi saya sudah kasih saran ya di seluruh Indonesia tentunya lebih bagus dan diitegrasikan," sambungnya.

Merespons Syafruddin, Wakapolri Irjen Ari Dono Sukmanto, menyatakan pihaknya akan meneruskan program atau kebijakan-kebiajakan yang positif. Terlibih dalam rangka meningakatka pelayanan kepada masyarakat.

"Insya Allah (ELTE bisa digelar di seluruh Indonesia). Karena segala sesuatu yang positif dan baik akan kita teruskan. Sistem ini sudah ada tinggal menambah kekuatan jaringan dan hardware saja sehingga tergelar di seluruh Indonesia. Tapi juga tentunya disesuaikan dengan kekuatan masing-masing karena tidak terlepas dengan anggaran," tandasnya.

Ia juga berharap kebijakan itu tidak dibebankan kepada pemerintah saja. Kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam menunjang sistem itu.

"Misalnya ada perda yang menekankan bahwa dalam membangun suatu bangunan di pinggir atau tepi jalan wajib memasang CCTV dengan spesifikasi tertentu sehingga secara otomatis ada kesadaran masyarakat untuk menunjang program ini," ujarnya. (OL-1)