Soal Cawagub DKI PKS-Gerindra Dinilai belum Deal

SUDAH hampir tiga bulan, DKI Jakarta belum memiliki wakil gubernur (wagub). Padahal, pekerjaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat banyak dalam rangka pelayanan publik bagi seluruh warga Ibu Kota.

Puluhan kantor dinas dan sejumlah BUMD yang harus dipimpin oleh pasangan Gubernur dan Wagub DKI-Jakarta.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan wajar muncul pertanyaan di tengah mengedepankan pelayanan publik yang prima dari Pemda DKI Jakarta, mengapa penentuan wagub begitu lama.

“Berkaca pada wacana publik yang muncul, jawabannya sederhana, proses komunikasi politik antara Gerindra dan PKS tampaknya masih belum tuntas,” kata Emrus, Jumat (23/11).

Dalam perjalanan dialektika proses komunikasi politik antara Gerindra dan PKS, akhir-akhir ini muncul kesepakatan baru bahwa kandidat Cawagub DKI Jakarta semua dari kader PKS. Namun, boleh jadi masih harus melalui uji kepatutan dan kelayakan (proses fit and proper test) yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi (timsel) dari kedua partai.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, bersandar pada logika sederhana, bila sudah disepakati bahwa kandidat cawagub semua dari kader PKS, sejatinya proses pengajuan menjadi otonomi PKS. Kalaupun dilakukan fit and proper test, sebaiknya berlangsung di internal PKS sendiri karena sudah menjadi otoritas partai itu.

“Lain halnya bila kandidat tersebut dari gabungan kader Gerinda dan PKS, sangat wajar fit and proper test dilakukan oleh sebuah tim dari kedua partai,” terang Emrus.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpin-an Wilayah PKS DKI Sakhir Purnomo menjelaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berkomitmen di hadapan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, bahwa Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno ialah kader PKS.

“Jadi, fit and proper test sesungguhnya tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan. Apanya lagi yang mau diuji?” kata Sakhir.

Menurut dia, dengan adanya tahapan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan ini menyebabkan lambannya proses pemilihan Wakil Gubernur DKI. Padahal, dinyatakannya kedua cawagub dari PKS ini sudah mempunyai pengalaman dalam tata kelola pemerintahan. “Dua nama cawagub ajuan PKS sudah hasil keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang dipastikan memiliki pengalaman mumpuni,” ujarnya.