Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASIONAL resmi bus Trans-Patriot masih terganjal payung hukum. Sebab, hingga saat ini peraturan daerah (perda) tentang penyerahan aset dari pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) belum juga disahkan DPRD Kota Bekasi.
"Kami menargetkan, paling lambat awal pekan Desember mendatang sudah disahkan," ungkap anggota Badan Legislatif (Baleg) DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin, kemarin.
Menurut Muin, rencana pemerintah mengoperasikan Trans-Patriot pada Senin (26/11) tetap akan didukung legislatif. Namun, pemerintah tetap belum boleh memungut tarif ke penumpang.
Bus Trans-Patriot rencana-nya bakal dioperasikan pekan depan. Hal itu lantaran opera-tor pengelola moda transportasi masal tersebut sudah ditetapkan, yakni Perusahaan Daerah Mitra Patriot.
Namun, tanpa ada aturan yang memayunginya, operasional bus tersebut baru sebatas sosialisasi untuk memperkenalkannya pada warga. Sebab, pengelolaan aset belum bisa sepenuhnya diserahkan pada PDMP.
"Jadi kalau mau peluncuran, ya silakan, artinya sebatas uji coba, harus gratis," kata Muin.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, operasional bus Trans-Patriot memang mengalami kendala. Selain payung hukum, proses peralihan pelat nomor dari merah ke kuning pun jadi salah satu alasan.
"Memang tidak bisa buru-buru sebab banyak proses yang harus disiapkan," tandasnya.
Trans-Patriot diresmikan pada 18 Desember 2017 oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan wakilnya, Ahmad Syaikhu. Setelah peresmian, operasional 11 bus yang dibeli seharga Rp11 miliar tersebut mangkrak hingga saat ini. Kesebelas bus tersebut masih terparkir di Stadion Patriot Candrabhaga dan halaman Kantor Kelurahan Harapan Mulya.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Mitra Patriot TB Hendra menambahkan, sesuai janji, pemerintah akan menyubsidi tarif Trans-Patriot bagi warga. Dari harga Rp7.000 menjadi Rp3.500 untuk sekali perjalanan.
"Pemerintah akan membayarkan pada kami tiap tiga bulan sekali. Ini untuk subsidi ongkos bagi warga sekaligus stimulan agar mereka yang terbiasa menggunakan kenda-raan pribadi perlahan bisa pindah menggunakan Trans-Patriot," tandas dia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved