RAPBD DKI Defisit Rp16 T

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2019 mengalami defisit sebesar Rp16 triliun. Pembengkakan anggaran itu terjadi setelah mendapat berbagai masukan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan besar anggaran belanja dalam KUA-PPAS 2019 yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulanya Rp87 triliun. Namun, pengeluaran itu membengkak jadi Rp103 triliun karena berbagai masukan tersebut.

“Dalam pembahasan dengan komisi-komisi, ada masukan-masukan. Kami bandingkan dari angka Rp87 triliun, kemarin menjadi Rp103 triliun. Jadi, kami defisit Rp16 triliun,” ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Pembengkakan itu terjadi karena adanya kenaikan (penebalan) anggaran kegiatan tertentu maupun kegiatan baru yang diusulkan anggota dewan atau eksekutif. Padahal, usulan itu tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI 2019.

Salah satu contohnya, anggaran pembebasan lahan untuk proyek moda raya terpadu (MRT) fase 2 rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan. Anggaran yang diusulkan Dinas Perhubungan sebesar Rp217,6 miliar itu tidak tercantum di dalam RKPD 2019. Namun, karena termasuk ke dalam program strategis nasional akhirnya disetujui dewan. “Fase 2 MRT iya itu enggak ada (di dalam RKPD). Tapi itu kan kegiatan strategis nasional. Itu boleh,” kata Saefullah.

Badan Anggaran pun akan mencoba menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam rancangan APBD 2019. Proses pembahasan masih terus berlangsung antara pihak eksekutif dan legislatif. Artinya, beberapa anggaran kegiatan akan dikurangi ataupun dicoret dalam rancangan APBD itu sebelum ditetapkan menjadi APBD 2019. “Kami akan cari terus sampai balance (seimbang),” kata dia.

Honor Tim Gubernur
Secara terpisah, dalam Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, kemarin, DPRD mempertanyakan efektivitas kehadiran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta menaikkan anggaran untuk honor TGUPP sebesar Rp20,1 miliar dalam rancangan APBD 2019.

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Subagyo­ menuturkan anggaran Rp20,1 miliar diusulkan untuk honor 63 anggota TGUPP dan honor pakar yang diundang sebagai narasumber. Usulan ini lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran 2018 yang berjumlah Rp19 miliar. “Pada 2018 sama-sama untuk 63 anggota TGUP. Tapi pada 2019 ada tambahan untuk narasumber, karena memang tugas TGUPP memberikan saran dan masukan kepada gubernur, tentunya perlu mendengar dari narasumber,” ujar Subagyo.

Usulan anggaran TGUPP ini kemudian menimbulkan perdebatan. Anggota DPRD dari Fraksi Hanura Ruslan Amsyari menganggap pembangunan di DKI pada 2018 justru berjalan lambat.

Ia merujuk pada angka penyerapan anggaran yang baru mencapai 59% atau Rp44,3 triliun dari total alokasi Rp75 triliun. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI tahun ini diprediksi tersisa Rp12,1 triliun. Padahal, targetnya anggaran 2018 hanya diproyeksi tersisa Rp7,7 triliun. “Ada ketidakberhasilan tim ini dalam mempercepat pembangunan karena Silpa kita drastis. Saya minta ini (anggaran honor TGUPP) dikurangi,” kata Ruslan. (J-2)