Rancangan APBD 2019 DKI Defisit Rp16 Triliun

SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan ada defisit anggaran sebesar Rp16 triliun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2019 bersama DPRD DKI. Defisit ini sedang coba dirasionalkan dalam proses pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta.

Saefullah mengatakan besar anggaran belanja dalam KUAPPAS 2019 yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulanya Rp87 triliun. Namun, pengeluaran itu membengkak jadi Rp103 triliun karena berbagai masukan dalam rapat pembahasan KUAPPAS bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta.

"Dalam pembahasan dengan komisi, ada masukan-masukan. Kita bandingkan dari angka Rp87 triliun, kemarin jadi Rp103 triliun. Jadi, kita defisit Rp16 triliun," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11).

Baca juga: Operasional Resmi Trans-Patriot Terganjal Payung Hukum

Pembengkakan itu terjadi karena adanya kenaikan (penebalan) anggaran kegiatan tertentu maupun kegiatan baru yang diusulkan anggota Dewan atau eksekutif. Padahal usulan itu tidak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019.

Salah satu contohnya ialah anggaran pembebasan lahan untuk proyek moda raya terpadu (MRT) fase 2 rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan. Anggaran yang diusulkan Dinas Perhubungan sebesar Rp217,6 miliar itu tidak tercantum di dalam RKPD 2019. Namun, karena termasuk ke dalam program strategis nasional akhirnya disetujui oleh dewan.

"Fase 2 MRT iya itu enggak ada (di dalam RKPD). Tapi itu kan kegiatan strategis nasional. Itu boleh," kata Saefullah.

Badan Anggaran pun akan mencoba menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam rancangan APBD 2019. Proses pembahasan masih terus berlangsung antara pihak eksekutif dan legislatif. Artinya, akan ada anggaran kegiatan yang dikurangi ataupun dicoret dalam rancangan APBD itu sebelum ditetapkan menjadi APBD 2019. "Kita akan cari terus sampai balance," kata dia. (OL-6)