Anggaran Bekasi Besar, Serapan Minim

PENYERAPAN anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bekasi baru mencapai 48%. Artinya, dari total besaran APBD sebanyak Rp6,02 triliun, anggar­an yang terserap baru sekitar Rp2,95 triliun.

Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Pemkab Bekasi mencatat penyerapan anggaran 10 organisasi perangkat daerah (OPD) masih rendah. OPD tersebut ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertahanan (Disperkimtan), Bagian Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

“Kesepuluh OPD tersebut punya anggaran besar, tapi saat ini masih kecil (penyerapannya),” kata Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekreta­riat Daerah Kabupaten Bekasi, Dikdik Setiadi, kemarin.

Dikdik mengakui keterlambatan penyerapan anggaran tahun ini. Apabila mengacu pada 2017 lalu, penurunan penyerapan anggaran tahun ini terbilang signifikan. Menurut dia, salah satu penyebabnya ialah terbongkarnya kasus dugaan suap perizinan Meikarta yang melibatkan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta tiga kepala dinas dan satu kepala bidang.

“Biasanya sampai sekarang sudah lebih dari 50% sampai 60%, tapi saat ini belum mencapai 50%,” ujarnya.

Dikdik menuturkan persoalan penyerapan anggaran telah dibahas bersama para kepala dinas. Mereka diminta segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Terlebih yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Pada dasarnya kami hanya mencatat dan kondisinya memang demikian.

Penyerapan masih minim maka didorong agar seluruh organisasi perangkat daerah bekerja ekstra,” kata Dikdik.

Meski demikian, hingga saat ini Dikdik memperkirakan akan terjadi lonjakan penyerapan pada Desember mendatang. Jika kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, yakni per triwulan, penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Meski demikian, ia memprediksi penyerapan anggaran akan mencapai 80% pada akhir tahun.

“Seperti tahun kemarin, biasanya memasuki November sampai Desember baru mencairkan anggaran. Sibuk di keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Iman Nugraha menga­kui, dari anggaran Rp650 miliar, pihaknya baru menyerap 24%. Namun, Iman optimistis pada akhir tahun penyerapan bisa mencapai 80%.