DPRD Lecut BUMD Lebih Berdaya

ERA badan usaha milik daerah selalu merugi harus diakhiri. Tekad itu membuat DPRD Kota Bekasi serius memelototi kinerja BUMD.

"Tim Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi akan meminta pemerintah kota mengevaluasi kinerja BUMD. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menentukan badan usaha yang pantas mendapat pembiayaan atau penyertaan modal," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komarudin, kemarin.

Menurut dia, BUMD harus memiliki perencanaan bisnis yang detail. Diharapkan, dalam lima tahun ke depan semua perencanaan bisa terealisasi dan terukur sehingga tidak hanya menghabiskan penyertaan modal dari APBD.

Dia menyebutkan ada tiga faktor yang membuat eksistensi BUMD perlu dipertahankan. Yang pertama, dan ini menjadi faktor utama, ialah sektor pelayanan terhadap masyarakat. "Selama BUMD bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka wajib diberi penyertaan modal."

Dari sisi bisnis, jika BUMD mampu memberikan efek pertumbuhan ekonomi, mikro, ataupun makro, dia harus didorong dan mendapat penyertaan modal. Kebijakan yang sama juga harus diberikan jika BUMD mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Sebelumnya, para direksi BUMD di Kota Bekasi sudah memaparkan rencana bisnis mereka dalam pembahasan Plafon Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2019. Tim Badan Anggaran DPRD meminta BUMD merevisi rencana bisnis mereka.

"Memang mereka sudah memaparkan rencana bisnis di depan badan anggaran, tapi itu belum detail. Karena itu, dalam waktu dekat, kami akan memanggil seluruh direksi BUMD," tambah Komarudin.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Mitra Patriot, TB Hendra, menyambut keinginan DPRD itu. "Kami akan merevisi rencana bisnis yang sebenarnya sudah kami susun sejak Juni lalu. Kami sadari, kondisi keuangan daerah saat ini kurang baik sehingga kami akan memilah rencana bisnis yang jadi prioritas."