Serapan Anggaran Pemprov DKI Baru 54,75%

SAMPAI kemarin, saat tahun ini memasuki bulan ke-11, serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 54,75%. Besaran dana yang digunakan baru mencapai Rp41,1 triliun dari total APBD sebesar Rp75 triliun.

Gubernur Anies Baswedan punya alasan sendiri soal rendahnya serapan ini. “Rendahnya serapan anggaran ini terjadi karena tagihan pembayaran menumpuk di akhir tahun,” tegasnya, kemarin.

Banyak pekerjaan yang tengah berjalan, lanjutnya, tapi pembayarannya belum ditagih kontraktor. Padahal, penyerapan anggaran dihitung ketika pekerjaan telah dibayar.
Pada Dinas Pendidikan, misalnya, dia melihat pekerjaan program sudah tuntas 77%, tapi serapan anggarannya baru 28%. Kondisi itu perlu dikoreksi.

“Proses pengurusan pembayaran dianggap masih berbelit sehingga kontraktor yang melaksanakan pekerjaan fisik memilih menagihnya di ujung tahun anggaran. Itu koreksi untuk sistem kita. Sistemnya harus diperbaiki supaya orang dimudahkan dalam menagih secara rutin sehingga angka serapan jadi baik,” jelas Anies.

Hingga awal November ini, dari total anggaran terserap sebesar Rp41 triliun, 48,7% atau Rp20 triliun di antaranya untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, pembangunan infrastruktur, dan modal. Sementara itu, belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, pembayaran gaji, hibah, bantuan sosial, dan subsidi mencapai 61,94%, atau atau Rp21,1 triliun.