Gerindra Dianggap Ragukan Cawagub PKS

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tahapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap bakal calon Wakil Gubernur DKI tidak diperlukan lantaran dinilai sebagai bentuk keraguan Partai Gerindra terhadap calon yang diusulkan PKS.

“Kalau pendapat saya ­pribadi, itu fit and proper test tidak perlu dilakukan karena itu ada anggapan bahwa cawagub tidak proper (tepat) dan tidak kapabel (mampu),” kata anggota Majelis Syuro PKS, Triwisaksana, ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Sani, panggilan akrab Triwisaksana, menganggap Gerindra tidak berhak melakukan fit and proper test terhadap bakal calon wagub dari PKS.

Apalagi hal serupa tidak pernah dilakukan oleh PKS terhadap Gerindra pada pencalonan sebelumnya, seperti Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pemilihan Gubernur DKI 2017, kemudian Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk Pemilihan Presiden 2019.

“Dulu pas Anies dan Sandiaga dicalonkan oleh PKS dan Gerindra memang ada fit and proper test? Prabowo dan Sandi ada tim fit and proper test? Berarti ada keraguan,” tambahnya.

Daripada melaksanakan fit and proper test, Sani menilai bakal cawagub yang diusulkan PKS cukup diperkenalkan ke kubu Gerindra. Bagi dia, bakal cawagub bukan kandidat kepala dinas atau direktur badan usaha milik daerah (BUMD) yang perlu melalui tahap uji kepatutan dan kelayakan.

Selain itu, Sani menilai pro-ses uji kepatutan dan kelayak-an bakal cawagub itu justru memperlama proses pemilihan pengganti Sandiaga untuk kursi DKI-2.

“Menurut saya, ada fit and proper test bakal berpotensi memperpanjang penetapan wagub. Tolok ukur lulus tes apa? Harus disusun lagi, disepakati lagi,” kata Sani.

Visi dan misi
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa pihaknya berkepentingan mengetahui visi dan misi calon yang diajukan PKS untuk menggantikan Sandiaga Uno.

“Kan kita juga punya kepentingan karena juga mengajukan. Bagaimana visinya, misinya, dalam membangun Jakarta dan membantu gubernur. Kira-kira seperti itu,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Muzani mengatakan alasan itu yang mendasari pembentukan tim bersama oleh kedua partai untuk melakukan fit and proper test bagi dua calon yang akan diajukan PKS.

“Gerindra dan PKS bentuk tim bersama untuk fit and pro-per. Ada empat anggota, Gerindra dua, PKS dua. Maksudnya ialah untuk melihat dan mendengar dua calon yang dicalonkan PKS,” ujar Muzani.

Meskipun ingin mengetahui dan terlibat dalam memilih sosok pengganti Sandiaga, Muzani mengatakan Gerindra memastikan bahwa kursi Wakil Gubernur DKI tetap akan menjadi jatah PKS.

“Iya, iya (sudah pasti PKS).  Jadi Gerindra menyerahkan kepada PKS. Tetapi dalam hal menyerahkan kan kita juga perlu tahu visi dan misinya. Kita perlu dengar mana orangnya. Kan begitu,” tutur Muzani.

Ia mengatakan saat ini proses pemilihan itu masih terus berjalan dan dirinya tidak mengetahui kapan proses penilaian tersebut akan selesai ­dilakukan.

PKS saat ini telah memiliki dua kader yang akan diusulkan sebagai kandidat Wakil Gubernur DKI. Keduanya ialah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan siap menjadi mediator komunikasi antara Gerindra dan PKS. “Saya siap menjadi mediator segitiga dengan Partai Gerindra dan PKS. Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang pemilihan cawagub DKI yang baru melibatkan gubernur.”  

Dia juga menyatakan menyerahkan proses penentuan kandidat Wagub DKI kepada Gerindra dan PKS. (Ssr/Pro/J-2)