Dikritik ITDP, Pemprov DKI Hanya Tutup Halte Polda Metro

SETELAH mendapat kritik dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan menutup sementara satu Halte Transjakarta di kawasan Sudirman, yakni Halte Polda Metro Jaya. Sementara Halte Bundaran Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK) akan tetap beroperasi selama proses revitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di kedua halte tersebut.

Hal itu diputuskan lewat rapat yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Jumat sore. Pada rapat itu hadir perwakilan dari Pemprov DKI, PT Transjakarta, dan ITDP Indonesia.

Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph menuturkan Halte dan JPO Polda Metro Jaya ditutup mulai Jumat (2/11) malam hingga 31 Desember 2019.

Daud menjelaskan proses pengerjaan JPO membutuhkan konsentrasi sehingga tidak bisa dilakukan setengah-setengah. JPO yang selama ini menjadi akses penghubung pejalan kaki menuju halte pun tidak bisa digunakan.

Sebagai gantinya, Transjakarta akan menyiapkan bus gratis yang mengangkut penumpang menuju halte selanjutnya, yakni Gelora Bung Karno.

"Tidak perlu khawatir karena setiap 5 menit sekali bus akan berangkat. Low entry. Dari kaki JPO Polda ke zebra cross GBK. Jadi bus gratis tetap tersedia, dia akan belok masuk ke arah SCBD," jelas Daud ketika dihubungi, Jumat (2/11).

Sementara itu, Halte Bundaran Senayan dan GBK akan tetap dioperasikan meski ada revitalisasi JPO. Pemprov DKI akan menyediakan zebra cross di dua titik di dekat halte itu. Kedua zebra croos akan terintegrasi dengan lampu merah di Patung Pemuda Senayan.

"Akan dibuat zebra cross sehingga orang-orang yang nantinya masuk ke Halte GBK dan Bundaran Senayan akan masuk lewat sisi selatannya halte," kata Daud.

Baca juga: Selama Revitalisasi JPO, 2 Halte TransJakarta di Sudirman Ditutup

Sebelumnya, ITDP menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara halte Transjakarta Bundaran Senayan dan Polda Metro Jaya. ITDP khawatir hal ini memicu pengguna Transjakarta beralih ke kendaraan pribadi atau angkutan daring.

Pemprov DKI pun langsung menggelar rapat terkait kritik itu, hingga akhirnya diputuskan hanya satu halte yang akan ditutup dari total tiga JPO yang direvitalisasi.

Revitalisasi tiga JPO ini merupakan lanjutan dari rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada April lalu. Anies awalnya ingin revitalisasi JPO selesai sebelum Asian Games 2018. Namun ternyata baru bisa dieksekusi pada November ini dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2018.

Biaya revitalisasi tiga JPO ialah sebesar Rp56 miliar. Rinciannya yakni JPO Polda Metro Jaya sebesar Rp19,36 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp18,47 miliar, JPO Ratu Plaza Rp17,39 miliar, dan Rp1 miliar untuk biaya konsultasi ahli. Seluruh biaya tersebut akan menggunakan anggaran dari koefisien lantai bangunan (KLB) pihak swasta. (OL-6)