Bekasi Tarik Proposal Hibah Rp2 Triliun

PEMERINTAH Kota Bekasi menarik proposal dana kemitraan hibah sebesar Rp2 triliun yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta pada pertengahan Oktober lalu. Akhirnya, ajuan dana hibah tahun anggaran 2018-2019 tetap menggunakan proposal sebelumnya yang diajukan Mei kemarin.

“Yang kita gunakan proposal sebelumnya, sudah dikirimkan saat Almarhum Pj Wali Kota Bekasi Rudy Gandakusumah menjabat,” ungkap Rahmat Effendi, Kamis (25/10).

Rahmat menjelaskan, jumlah proposal senilai Rp2 triliun tersebut diproritaskan memang untuk rencana pembangunan infrastruktur selama lima tahun kedepan. Karena sifatnya ajuan, maka pihaknya tidak memaksa jumlah tersebut harus dipenuhi.

“Terserah Pemprov mau kasih berapa, namanya juga ajuan, ya ngajuin aja sekasihnya berapa kita terima,” kata dia.

Pada pertengahan Oktober kemarin Pemkot Bekasi mengajukan proposal permintaan dana kemitraan hibah pada Pemprov DKI senilai Rp2 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang mobilitas truk sampah menuju TPST Bantargebang serta pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan Kota Bekasi-DKI Jakarta.

Adapun, beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah, pembebasan lahan pelebaran Jalan Siliwangi beserta piaya pembangunannya senilai Rp1,2 triliun, pembangunan lanjutan flyover Rawapanjang dan Cipendawa senilai Rp560 miliar, akses jalan Curug Parigi, senilai Rp72 miliar, pembebasan lahan dan pelaksanaan pelebaran akse jalan Kapin senilai Rp120 miliar, serta pengerjaan lanjutan perbaikan saluran crossing Buaran senilai Rp16 miliar.

Sedangkan, untuk kegiatan yang diajukan pada Mei kemarin di antaranya adalah pembangunan fly over Cipendawa senilai Rp372 miliar, fly over Rawapanjang senilai Rp188 miliar, pembangunan saluran bawah tanah Buaran Rp16,4 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Rp5 miliar.

Sedangkan dana hibah untuk kompensasi Bantargebang rinciannya yaitu bantuan langsung tunai Rp70 miliar, pembangunan polder air Ciketing Udik Rp280 miliar, puskesmas Bantargebang Rp10 miliar, dan pembuatan IPAL bersama Rp28 miliar, dan sejumlah kegiatan lainnya yang bernilai ratusan juta rupiah hingga Rp5 miliar.

Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana menyampaikan, pemerintah tetap akan mengajukan proposal sejumlah kegiatan yang bernilai hampir Rp2 triliun pada 2019 mendatang. Sehingga pada 2020 kegiatan tersebut sudah bisa dimulai.

“Kita akan ajukan tahun depan untuk kegiatan tahun anggaran 2020,” tandas Arief. (OL-4)