Rusun DP Nol bukan untuk Rakyat Miskin

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah uang muka (down payment/DP) nol rupiah bukan ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMP). Namun, dia menjanjikan akan ada rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga berpenghasilan di bawah UMP yang suatu waktu bisa menjadi hak milik

"Kalau tidak salah maksimal 30% dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP dan dialokasikan untuk nyicil, habis uangnya," kata Anies di Tangerang Selatan, kemarin.

Oleh sebab itu, Anies menyarankan warga yang memiliki penghasilan di bawah UMP menyewa rusunawa saja. Gubernur DKI itu berencana menjadikan status penggunaan rusunawa itu menjadi sewa beli. Dengan demikian, mereka bisa menyewa hunian dengan murah.

Anies mengatakan ketika penyewa mampu membayar sewa dan merawat rusunawa tersebut dengan baik, maka setelah 20 tahun, hunian tersebut bisa menjadi milik warga penyewa itu sendiri. Jadi ada insentif untuk merawat," jelas Anies.

Sebelumnya, Fraksi PDIP mengkritik program DP nol rupiah hunian yang kini berganti nama menjadi 'Solusi Rumah Warga (Samawa)' itu tidak cocok untuk masyarakat miskin.

Cicilan Samawa berkisar Rp2,1 juta hingga Rp2,6 juta per bulan. Itu belum termasuk biaya listrik, air, dan iuran pengelolaan lingkungan. Padahal Pemprov DKI menargetkan rusunami DP nol rupiah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan.

Saat ini, beberapa rusunawa telah siap untuk dihuni MBR tahun ini. Pelaksana tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Meli Budiastuti mengatakan di antara rusunawa itu adalah KS Tubun. Ada 524 unit di Rusun KS Tubun dengan harga sewa Rp1,5 juta per bulan. Tarif tersebut belum termasuk biaya air dan listrik.

"Itu hanya biaya perawatan dan pembiayaan, sudah dengan tarif sewa minimum," kata Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.