Setahun Berlalu, Naturalisasi Sungai Versi Anies Belum Jelas

Nicky Aulia Widadio
15/10/2018 19:34
Setahun Berlalu, Naturalisasi Sungai Versi Anies Belum Jelas
(MI/Pius Erlangga)

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai program naturalisasi sungai yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum nampak. Sementara itu, konsep normalisasi sungai yang sebelumnya telah berjalan pun kini mandek.

"Meski Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik dari normalisasi sungai sebelumnya, namun yang terjadi kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunan tidak terasa," kata Sekretaris Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).

Anggota Fraksi PDIP lainnya, William Yani juga mempertanyakan konsep naturalisasi versi Anies. Sebab sampai saat ini belum pernah ada penjelasan mengenai konsep naturalisasi itu secara detail dari Pemprov DKI.

"Jangankan kalian wartawan, kami anggota DPRD saja tidak tahu naturalisasi sungai itu seperti apa," kata William.

Sementara sambil menunggu kejelasan naturalisasi sungai, normalisasi yang dieksekusi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pun kini mandek. Sebab, proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI masih belum rampung.

Menjelang musim hujan 2019 ini pun, BBWSCC mencatat ada 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Salah satu penyebabnya karena proyek normalisasi sungai belum menyuruh.

"Dalam naturalisasi sungai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tapi tetap mempertahankan ekosistem asli. Namun, apakah itu sudah diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir yang ada di pemerintah pusat," jelas Dwi Rio.

Normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan juga tidak akan terselenggara pada 2019 mendatang. Sebab pembebasan lahan juga belum rampung. Akibatnya, BBWSCC tidak bisa mengajukan anggaran normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bambang sebelumnya menuturkan proyek normalisasi di tiga kali tersebut kemungkinan baru bisa berjalan lagi pada 2020. Sementara ini, BBWSCC akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyesuaikan konsep normalisasi yang sebelumnya telah terlaksana dengan konsep naturalisasi yang diinginkan Anies. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya