Kursi Wagub DKI Dibahas seusai Pilpres 2019

PENENTUAN keputusan siapa yang akan menduduki kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diperkirakan baru dibahas seusai pemilihan presiden yang akan digelar April 2019.

Apalagi hingga sekarang, baik Gerindra maupun PKS, selaku partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, belum satu suara untuk memutuskan pengganti Sandiaga Uno yang ma-ju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon RI-1.

"Paling lambat, Wagub DKI sudah terisi setelah Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penentuan wagub DKI seusai pilpres dimaksudkan untuk menjaga kesolidan koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menghadapi pilpres.

Sebelumnya, Fraksi PKS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Gerindra dan PKS sama-sama memperebutkan posisi wagub DKI. Jika hal itu dibiarkan, bisa mengganggu soliditas koalisi pilpres.

Iman tidak menampik, soliditas koalisi pilpres merupakan kepen-tingan yang jauh lebih besar daripada perebutan kursi DKI-2. Namun, pihaknya siap menanggung apa pun risiko agar soliditas koalisi tetap terjaga.

"Apa pun hasilnya, kita siap, tetapi kekompakan koalisi tetap harus terjaga," harap Iman.

Ia menambahkan, sampai sekarang partainya masih mengusung dua nama yang bakal diusulkan untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Mereka ialah M Taufik dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara). Sementara itu, dari PKS ialah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Iman memastikan, secara struktural nama yang diusulkan dari Gerindra ialah M Taufik. Namun, pihaknya menghormati munculnya nama Sara yang merupakan keponakan Prabowo Subianto turut meramaikan bursa DKI-2.

"Kalau dari kami, secara struktural dan telah melalui pembahasan, yang diusulkan adalah M Taufik. Kami menangkap sinyal tidak ada penolakan karena kalau ada penolakan pasti kami sudah ditegur DPP," ujarnya.

Iman juga memastikan DPP Gerindra tidak melakukan intervensi soal penentuan wagub DKI karena DPD diberi keleluasaan untuk menentukan sikap. Pihaknya juga tidak keberatan dengan PKS yang mulai bermanuver dengan mengadakan roadshow.

"Kami justru senang PKS sudah bermanuver. Kita persilakan mereka mencari dukungan mau mengunjungi Ketua DPRD, ke PDI-P, NasDem, dan Hanura, silakan. Dan jangan ditakut-takuti bakal kalah di paripurna, majukan saja calon yang diusulkan," ungkapnya.