Pemkot Jaksel Akui Buruknya Perencanaan

WALI Kota Jakarta Selatan Marullah mengakui rendahnya serapan anggaran Pemkot Jaksel disebabkan perencanaan pembangunan dari pihaknya yang tidak maksimal.

“Saya juga kecewa, kenapa itu tidak bisa dilakukan. Rupa­nya perencanaan harus lebih matang lagi kali ya, lebih matang lagi ke depan,” kata Marullah ketika dihubungi kemarin.

Dalam rapat yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (2/10), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah selaku pemimpin rapat memaparkan banyaknya rencana proyek infrastruktur di Jakarta Selatan yang gagal dilaksanakan tahun ini, seperti pembangunan dan rehabilitasi kantor lurah dan camat. Tak ayal, sekda pun memberikan rapor merah kepada Pemkot Jaksel karena serapan anggarannya paling buruk di antara lima pemerintah kota/kabupaten yang ada di DKI Jakarta.

Dalam menyikapi itu, Marullah menyebut adanya kendala teknis di lapangan dari peren-canaan pembangunan dan rehabilitasi itu.

Rencana pembangunan Kantor Camat Mampang, misalnya, lahan yang akan digunakan untuk Kantor Camat Mampang itu ternyata berstatus dalam sengketa.

“Misalnya Kantor camat Mampang, rupanya teman-teman itu kurang teliti waktu perencanaan, karena lahannya masih ada sengketa dengan pihak lain,” jelas Marullah.

Begitu juga dengan rencana renovasi Kantor Lurah Karet Kuningan yang juga belum bisa dieksekusi. Pasalnya, asetnya belum diserahkan ke Pemprov DKI dari pengembang.

“Itu yang saya katakan tadi, mestinya perencanaan itu matang saat dibuat. Mudah-mudahan tidak kayak begini lagi ke depannya,” ujarnya.
Selain pembangunan dan renovasi kantor lurah dan camat, ada pula pembangunan rumah dinas untuk Camat Pesanggrahan dan rumah rehab rumah dinas Lurah Kalibata yang gagal lelang di tahun ini.

Marullah menuturkan, proyek-proyek yang gagal itu akan dicarikan solusinya, setidaknya diajukan lagi di RAPBD 2019 mendatang.

Proyek belum dibayar

Di kesempatan terpisah, ­Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui, sampai September 2018, pihaknya baru menye­rap 25% dari total Rp4,3 triliun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

“Sampai per akhir September kemarin, baru mencapai di atas 25% dari total Rp4,3 triliun setelah APBD DKI Perubahan,” ujar Teguh.
Ia menambahkan, penye­rapan anggaran Dinas Sumber Daya Air DKI masih tergolong rendah karena banyaknya proyek yang belum ­dibayarkan, sedangkan pembayaran dilakukan per termin.

“Pembangunan sarana dan prasarana kali yang semuanya melibatkan pihak ketiga memang butuh waktu termin untuk proses penagihan,” ­lanjutnya.
Salah satu rapor merah ­Dinas Sumber Daya Air DKI, lanjut Teguh, terdapat pada penyerapan anggaran pembebasan lahan.

Pada 2018, anggaran pembebasan lahan mencapai Rp1,8 triliun, baik lahan untuk ­normalisasi waduk, sungai, dan gudang peralatan dan ­perbekalan. Teguh mengatakan mem­bebaskan lahan bukan pekerjaan mudah dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. (Ssr/J-1)