Suka Main Aman Pemkot Jaksel Terburuk

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kemarin memanggil seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya masih minim.

Dari pemanggilan itu, Saefullah mendapatkan fakta ketidakseriusan SKPD-SKPD tersebut menjalankan program yang telah tertuang di APBD 2018. Pimpinan SKPD dinilainya hanya mau bermain aman dengan bekerja sekadarnya dan menghindari target-target yang tinggi.

“SKPD kurang berani membuat banyak kegiatan karena takut targetnya tidak tercapai. Teman-teman lebih aman kalau kegiatannya sedikit sehingga kejar targetnya mudah. Kalau anggaran banyak, kejar targetnya susah,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tanpa sungkan, ia memberi rapor merah terhadap kinerja SKPD tersebut karena serapan anggarannya paling buruk di antara lima pemerintah kota/kabupaten di DKI Jakarta.

“Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan rapornya jelek sekali,” keluh Saefullah.

Sejumlah program di Pemkot Jakarta Selatan yang disoroti ialah rehabilitasi dan renovasi bangunan pemerintahan. Banyak kegiatan yang gagal lelang seperti pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan, kantor Lurah Karet, dan kantor Lurah Kuningan Timur. Padahal, kegiatan-kegiatan itu merupakan usul yang diajukan sendiri Pemkot Jakarta Selatan saat penyusunan RAPBD 2018 pada 2017.

“Januari itu harusnya sudah bisa lelang dia. Kenapa baru ribut pas hari terakhir begini, pas mau tutup tahun?” kata Saefullah.

Dia menambahkan, banyak alasan yang diungkapkan para kepala SKPD. Misalnya, menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Tetap saja Saefullah tidak bisa menerima alasan-alasan itu. Apalagi, progres renovasi kantor pemerintahan di wilayah kota administrasi lainnya ternyata relatif baik.

“Karena itu kan dari Januari. Ini Januari tidur, bulan Februari ngantuk, bulan Maret ngantuk lagi, bulan April tidur lagi. Bagaimana ini?” ujarnya menahan kesal.

Proyeksi APBD-P turun

Berbeda dengan DKI Jakarta, APBD 2018 Kota Bekasi justru tengah mengalami defisit. Rapat pembahasan RAPBD Perubahan 2018 sampai terpaksa mengoreksi besaran APBD, turun hingga Rp258,39 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Syaheralayali menyampaikan prediksi defisit anggaran yang terjadi dalam postur APBD 2018 lantaran beberapa kegiatan prioritas di Kota Bekasi terhenti selama delapan bulan sehingga potensi pendapatan daerah sebesar Rp2,341 triliun tidak bisa didapat.

“Target pendapatan asli ­daerah pun terpaksa dikoreksi Rp150,125 miliar sehingga target PAD pada APBD perubahan ialah Rp2,281 triliun,” kata Syaheralayali, kemarin.

Ia menjelaskan defisit anggaran salah satunya terjadi lantaran penghitungan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2017 meleset.

Prediksi awal besaran Silpa yang diperoleh Pemerintah Kota Bekasi ialah sebesar Rp550 miliar. Namun, setelah dipe-riksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Silpa 2017 hanya berkisar Rp250 miliar.

Dengan begitu, dalam rumusan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus merasionalisasi besaran APBD-P dengan kondisi keuangan daerah.
Adanya pengurangan belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp258,096 miliar dari nilai total Rp2,4 triliun dilakukan sebagai salah satu upaya menurunkan risiko defisit anggaran. (FD/Gan/J-1)