Honor Tenaga Kontrak Bikin APBD Defisit

SEBANYAK 9.000 pegawai yang tercatat sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi disebut menjadi salah satu penyebab defisitnya APBD Kota Bekasi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro menyampaikan naiknya jumlah tenaga kontrak menjadi 9.000 orang, dari sebelumnya 5.151 orang di tahun lalu, sangatlah drastis, nyaris dua kali lipat. Mau tidak mau, kenaikan itu akan membebani APBD untuk membayar honor mereka.

"Dalam satu tahun, alokasi yang disiapkan untuk gaji TKK dalam APBD 2018 mencapai Rp565 miliar," ungkap Chairoman di Bekasi, kemarin.

Ia mengatakan postur tenaga kontrak di Bekasi saat ini terlalu gemuk. Apalagi, saat ini pemerintah setempat mematok honor TKK setara besaran upah minimum kota (UMK) sebesar Rp3,9 juta per bulan.

Ia mendesak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi memverifikasi kebutuhan pegawai kontrak sebelum merekrut.

"Harusnya dianalisis terlebih dulu supaya mendapat gambaran berapa banyak TKK yang dibutuhkan. Ini pun harus disesuaikan dengan beban kerja yang ada di tiap instansi," kata dia.

Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur (PKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Widytiawarman membantah adanya penggelembungan jumlah pegawai TKK di Kota Bekasi.

"Tidak ada penambahan TKK. Mereka adalah pegawai yang baru diangkat dari pegawai honorer menjadi pegawai TKK. Misalnya pesapon (penyapou jalan) yang sudah lama bekerja, kami angkat dari honorer ke TKK," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dirinya bakal memangkas belanja pegawai hingga akhir 2018, dengan cara memotong dana tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hingga 40%.

"Karena sifatnya dinamis, anggaran TPP tersebutlah yang bisa kita hemat," ungkap Rahmat.

Dalam hitung-hitungannya, pemotongan anggaran TPP itu bisa menghemat Rp67 miliar.

Tak cuma TPP, pengadaan kegiatan makan dan minum selama tiga bulan ke depan pun ditiadakan dalam acara rapat. Hal itu diyakini bisa menghemat anggaran hingga Rp600 miliar.