PKS Kritik Lambannya Pembangunan Rumah DP Rp0

FRAKSI Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD DKI Jakarta mengeritik Anies Baswedan, karena Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sangat lambat memenuhi janjinya akan membangun rumah down payment (DP) Rp0 ketika berkampanye pada Pilkada tahun 2017. Begitu juga masalah rehabilitasi gedung-gedung sekolah rusak di wilayah Jakarta.

"Banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi perkembangannya sangat lambat seperti realisasi pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," ujar anggota Fraksi PKS, Dite Abimanyu, dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9).

Namun Anies selalu merasa yakin program rumah susun (rusun) DP O Rupiah jalan terus. Sementara catatan Media Indonesia, Anies masih terus sebatas janji kepada warga Ibu Kota hasilnya hingga kini masih nihil. Namun APBD DKI tetap dianggarkan sebesar Rp717 miliar di APBD-P tahun 2018 untuk subsidi Rumah DP 0 Rupiah.

Lambatnya pembangunan rumah DP nol rupiah dan beberapa kegiatan lainnya membuat penyerapan anggaran selama kepemimpinan Anies - Sandiaga Uno relatif rendah.

"Sampai bulan Juni di tahun anggaran 2018 ini, penyerapan anggaran baru mencapai 28,5 persen dan masih didominasi belanja tidak langsung. Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran," kata Dite.

Penyerapan anggaran hingga pekan keempat bulan September diketahui naik menjadi 47,6 persen. Fraksi PKS juga menyoroti batalnya pembangunan rumah susun pada tahun ini, sehingga anggarannya dicoret dari APBD DKI 2017.

Dengan pengurangan alokasi anggaran tersebut, Fraksi PKS meminta ada evaluasi terhadap rusun-rusun yang sudah dibangun, salah satunya tunggakan penghuni rusun.

Selain PKS, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti pengurangan alokasi anggaran untuk pembangunan rusun. Meski diketahui program rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa dimulai tahap pembangunan pondasi.

Fraksi PDI-P menyayangkan banyak rencana pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang justru menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti rusun, pembangunan sarana kali dan sungai, drainase jalan, saluran penghubung, dan lainnya.

"Fraksi PDI-P menyampaikan aspirasi kepada Pemprov DKI Jakarta agar rencana pengurangan tersebut ditinjau kembali atau dibatalkan dan dilanjutkan pembangunannya dengan multiyears sampai selesai pelaksanaannya," ungkap anggota Fraksi PDI-P, Januarius Iljas Purwanto.

Seperti diketahui, pembangunan rumah DP 0 Rupiah baru dilaksanakan di satu lokasi yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Padahal Rusun DP Rp0 sudah ditargetkan Gubernur DKI Jakarta rampung pada Juli 2019. Disebutkan rumah itu dibangun BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya.

Pemprov DKI berencana menalangani DP untuk pemesan hunian berbentuk rusun itu. Namun, skema pembiayaan rumah tersebut belum dirilis hingga kini. (OL-4)