Fraksi Hanura Sebut OK OCE Berpotensi Gagal dan Rugikan APBD

FRAKSI Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menilai program pelatihan kewirausahaan OK OCE berpotensi gagal karena perencanaan yang kurang baik. Potensi kegagalan itu disebut karena buruknya perencanaan Pemprov DKI terkait program unggulan Gubernur Anies Baswedan dan bisa merugikan APBD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Hanura Canter Sangaji ketika membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

"OK OCE yang dijalankan saat ini, kami sangat menyayangkan fenomena ini karena potensi kegagalan program ini sangat merugikan APBD DKI karena upaya untuk merealisasikannya juga menggunakan anggaran daerah, terutama anggaran pelatihan, anggaran pengawasan," ujar Canter di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9).

Fraksi Hanura, sambung Canter meminta Pemprov DKI Jakarta membuat konsep dan rencana program yang baik sebelum mengeksekusi program OK OCE. Sebab apabila gagal, maka OK OCE dianggap membuang APBD DKI secara sia-sia.

"Janganlah membuat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji, karena pada akhirnya nanti akan merugikan APBD dan tentunya juga merugikan masyarakat Jakarta secara keseluruhan," kata Canter.

Pemprov DKI menganggarkan Rp82 miliar untuk program OK OCE dalam APBD Penetapan 2018. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembinaan dan pendampingan kewirausahan di masing-masing Suku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di tiap wilayah. Anggaran itu juga termasuk untuk pembukaan tempat kumpul kreatif (co-working space), serta perekrutan pendamping kewirausahaan.

Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 pekan lalu, Pemprov DKI kemudian mengusulkan anggaran untuk sertifikasi pendamping OK OCE sebesar Rp3,9 miliar. Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan menolak anggaran tersebut karena tidak ada dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. DPRD merekomendasikan anggaran sertifikasi itu diusulkan kembali pada pembahasan APBD 2019.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik ketika itu mengkritik perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tidak baik pada program ini. Anggaran sertifikasi ini seharusnya diajukan sejak pembahasan APBD Penetapan 2018 lalu dan dimasukan dalam rencana kerja daerah tahun ini.

Taufik menilai ada proses penganggaran yang tidak tertib sehingga tidak bisa diterima, meski sebetulnya program sertifikasi itu dibutuhkan. Sebab, APBD Perubahan tidak bisa mengakomodasi kegiatan baru.

"Problemnya ada di proses penganggarannya. Kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat sekarang ada program baru," ujar Taufik, Senin (17/9) lalu.

Adapun OK OCE ditargetkan menelurkan 40 ribu wirausaha baru tiap tahunnya. Namun, hingga awal September, baru ada 1.000-an wirausaha yang mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan surat keterangan usaha (SKU). IUMK dan SKU merupakan indikator lahirnya wirausaha baru dalam program OK OCE. (OL-4)