DPRD Berdebat Alot Soal Rp717 Miliar untuk Pembiayaan DP Rp0

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengkritisi anggaran Dana Pinjaman Daerah sebesar Rp717 miliar untuk pembiayaan program DP Rp0. DPRD mengatakan, anggaran itu tidak pernah dibahas pada rapat Banggar maupun di komisi sebelumnya. Alokasinya pun berada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), bukan di Dinas Perumahan DKI Jakarta.

"Nomenklatur belum pernah dibahas. Di Banggar kemarin tidak pernah dibahas. Di pembahasan Dinas Perumahan tidak pernah dibicarakan di komisi ada alokasi dana ini. Apa payung hukumnya?" kata Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pengesahan KUPA-PPAS, Senin (24/9).

Diketahui dalam lembaran ketiga Ringkasan Rancangan APBD (RAPBD) tahap KUPA-PPAS Perubahan APBD 2018 tercantum alokasi dana Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp717,9 miliar. Dana itu masuk dalam pos anggaran BPKD yang akan digunakan untuk dana operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hunian DP Rp0 sebesar Rp167, 1 miliar dan untuk dana talangan pembayaran hunian DP Rp0 sebesar Rp550,8 miliar.

Perdebatan sempat terjadi antara pimpinan rapat Mohamad Taufik dan sejumlah anggota Banggar. Anggota Banggar mempertanyakan kegunaan dana ini di tengah ketidakkepastian skema pembiayaan DP Rp0, termasuk perkembangan fisik rumah DP Rp0 yang belum terlihat.

"Dasar perhitungannya bagaimana? proses pembangunan rumah DP Rp0 kan juga belum jelas. Kenapa mau dipaksakan di APBD Perubahan ini? kenapa tidak dianggaran murni? apakah pasti akan digunakan tahun ini?" tanya Pandapotan.

Sejak awal perdebatan dimulai, Taufik berkali-kali mengatakan bahwa perumusan anggaran Rp717,9 miliar ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Taufik meyakinkannanggota Banggar bahwa dana itu baru akan dikelola BLUD ketika BlUD sudah resmi terbentuk. Saat ini BLUD masih dalam proses pengajuan penilaian kepada Kementerian PUPR.

"Dana ini kan belum masuk ke BLUD. Ada di BPKD dulu. Begitu dia enggak kepakai baru balik ke kita. Dana ini cadangan, sementara. Kalau tidak terpakai dia akan kembali ke kas daerah," imbuh Taufik.

Anggota Komisi C Ruslan Amsyari kemudian mempertanyakan mengapa semua penjelasan itu keluar dari mulut Taufik, bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Malah kita dengar dari Pak Taufik. Saya pikir agak lucu juga saya dengar dari Pak Taufik bukan dari Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau SKPD terkait," ucapnya.

Kepala BPKD Edi Sumantri mejelaskan, dana Rp167,1 akan digunakan untuk fasilitas tunjangan uang muka fasilitas pembiayaan rumah sejahtera dan rumah tertentu dan Rp550,8 miliar untuk anggaran fasilitas likuidasi pembayaran kepemilikan rumah sejahtera dan rumah tertentu.

"Masalah pengembaliannya kepada Pemprov, nanti Dinas Perumahan akan mengkolek dari masyarakat berbarengan dengan uang pokok cicilan rumah, termasuk pembayaran uang muka tadi. Ditalangi dulu dengan angka Rp717 miliar," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah pun menjelaskan, pembangunan rumah DP Rp0 sudah berprogres. Fondasi rumah DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sudah selesai. Pembangunan sudah mulai naik ke lantai dua.

"Januari sudah mulai topping off. Bulan 6 sudah dihuni. Dengan jumlah unit 703 unit. Sebelum masuk ke BLUD kita sudah punya UPT," jelasnya.

Kepala UPT Fasilitas Pembiayaan DP 0 Dinas Perumahan Zikran Kurniawan menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan dua skema pembiayaan DP Rp0. Berdasarkan aturan Kementerian PUPR tahun 2018 harga jual satu unit hunian DP Rp0 sebesar Rp345 juta dengan asumsi kenaikan harga 10%-15% di tahun 2019.

Ruslan kemudian menghitung sendiri dengan membulatkan harga jual rumah Rp400 juta dengan asumsi uang muka yang harus dibayarkan 20%-25%. "Bapak tadi bilang dana talangannya Rp550 miliar. Kalau harga dibulatkan menjadi Rp400 juta dengan asumsi Uang muka 20-25% maka total anggaran yang dibutuhkan hanya Rp320 miliar, bukan Rp550 miliar. Apakah Bapak mencanangkan untuk pembangunan 8.000 rumah?" papar Ruslan.

Banggar kemudian meminta UPT DP Rp0 untuk memberikan hitung-hitungan yang mendasari alokasi dana Rp717,1 miliar ini. Pasalnya, tidak mungkin dana itu hadir tiba-tiba. Perdebatan pun tetap berlangsung ketika rapat selesai. Pandapotan, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Ruslan mendatangi meja Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiasti dan Zikran.

"Saya minta hitung-hitungannya. Kalau tidak ada, ini berarti cuma akal-akalan saja," pungkas Ruslan. (OL-4)