Periksa Oke, Obat Terhambat

ESTANIA, 60, menghela napas lega, setelah menerima obat dari loket apotek di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sore kemarin. Arloji di tangannya menunjukkan pukul 17.00 WIB.

"Saya berangkat dari rumah pukul 04.00 WIB. Sengaja berangkat subuh, dengan harapan bisa cepat pulang," ujar warga Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini.

Sang nenek mengaku tidak ada masalah saat ia antre untuk pemeriksaan. Sekitar pukul 10.00 WIB, pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter sudah kelar ia lakukan.

Namun, ketika hendak menyerahkan resep dan mengambil obat, masalah mulai menghinggapinya. "Saya merasa dipingpong," tandasnya.

Alhasil, obat yang diresepkan dokter baru ia peroleh sekitar pukul 17.00 WIB. Estania pun meninggalkan rumah sakit, lega meski juga sedikit menggerutu.

Setali tiga uang, Sri Purnamawati, 69, juga mengaku menghabiskan waktu seharian di RSUD Pasar Rebo. "Perawatan dan pemeriksaan dokter berjalan baik. Hanya saat mengambil obat di apotek, waktunya sangat lama," ungkap nenek yang belum lama menjalani operasi di bagian lutut ini.

Soal obat juga dikeluhkan Nona, nenek lain yang datang diantar anak perempuannya. "Dari tiga jenis obat yang harusnya saya dapat, rumah sakit hanya memberi satu jenis saja," jelasnya.

Estania, Sri Purnamawati, dan Nona merupakan tiga pasien yang berobat di RSUD Pasar Rebo yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Setiap hari RSUD Pasar Rebo melayani 1.000-1.200 pasien yang datang dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

 

Tetap layani

Kepala Humas RSUD Pasar Rebo Sukartiyono Pri Prabowo mengungkapkan 95% pasien yang datang merupakan pemegang kartu BPJS Kesehatan. Pada hari biasa, pasien BPJS yang datang mencapai 1.000-1.200 orang per hari.

"Jumlahnya melonjak setelah hari libur, bisa mencapai 1.700 pasien. Memang pasien BPJS Kesehatan menjadi prioritas kami," tuturnya, kemarin.

Seperti tujuh rumah sakit daerah lainnya di DKI Jakarta, RSUD Pasar Rebo juga memiliki piutang yang belum dibayar BPJS Kesehatan. Klaim biaya pemeriksaan kesehatan dan obat itu mencapai Rp15 miliar.

Tunggakan ini membuat operasional rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terganggu. Bukan pelayanan dokter, melainkan lebih karena kemampuan untuk menyediakan obat bagi pasien.

"Operasional kami agak tersendat. Yang terutama, kami terlambat membayar obat-obatan kepada sejumlah perusahaan farmasi, yang sudah lama bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo," tambah Pri.

Untuk tetap bisa mendapatkan obat-obatan, meski dasar, manajemen RSUD Pasar Rebo harus merayu perusahaan-perusahaan farmasi itu. "Kami minta jatuh tempo pembayaran dimundurkan, dari biasanya 30 hari menjadi 60 hari," jelasnya.

Di tengah kendala pembiayaan, sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta, manajemen RSUD Pasar Rebo tetap memprioritaskan pelayanan untuk pasien BPJS. Hanya saja, lanjut Pri, untuk menutupi biaya operasional, pihaknya mendapat pemasukan dari sektor lain, yakni medical check up dan pasien umum atau non-BPJS.

Ia menegaskan tunggakan pembayaran jaminan kesehatan tidak memengaruhi pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo. "Pasien yang datang akan tetap kami layani," tandasnya.

BPJS Kesehatan memiliki tunggakan pembayaran kepada delapan RSUD di Jakarta. Total tagihannya diperkirakan mencapai Rp1,29 triliun. (J-3)