Pembahasan APBD-P Diwarnai Walk Out

RAPAT pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta kemarin diwarnai aksi angkat kaki (walk out) sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka kecewa lantaran pemimpin rapat secara sepihak menolak sejumlah program yang diajukan Pemprov DKI tanpa memintai pendapat peserta rapat.

"Ngapain semua pada bikin usulan kalau enggak bisa mengajukan? Ini kenapa didrop (ditolak) semua? Saya bingung. Jangan takut menjalankan kalau memang enggak ada titipan. Izin pimpinan, menurut saya rapat ini tidak fair. Saya walk out," ucap Ida Mahmudah, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Ia pun beranjak dari kursinya dan menuju pintu keluar ruangan Rapat Paripurna DPRD DKI. Ia menyusul rekannya sesama anggota Fraksi PDIP Gembong Warsono yang sudah lebih dulu angkat kaki dari ruang rapat dengan alasan yang sama.

Aksi itu bermula dari sikap pemimpin rapat, Ferial Sofyan (dari Fraksi Demokrat), yang menolak sejumlah usulan program APBD Perubahan 2018 yag diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) secara berturut-turut. Tanpa memintai penjelasan isi program dari Dinas SDA dan pendapat dari anggota dewan lainnya, pemimpin rapat langsung ketuk palu menolak usulan anggaran Dinas SDA yang sedianya akan digunakan untuk penanganan banjir di Ibu Kota.

"Ini eksekutif apa bisa menyerap tambahan anggaran dalam waktu kurang dari tiga bulan? Kalau tidak, kita drop saja, ya?" katanya sambil mengetukkan palu dua kali tanpa memintai pendapat anggota dewan.

 

Main drop saja

Peristiwa itu bermula saat Dinas SDA DKI mengajukan sejumlah program untuk ditambahkan di APBD Perubahan 2018, di antaranya pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya di sistem sungai aliran timur sebesar Rp34,8 miliar, untuk aliran tengah sebesar Rp4,2 miliar, dan untuk aliran barat sebesar Rp9,2 miliar. Dinas SDA juga meminta tambahan anggaran sebanyak Rp2,7 miliar untuk pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD fase A sistem aliran barat.

Berdasarkan keyakinannya sendiri, Ferial langsung menolak satu per satu anggaran itu. Ferial tidak yakin penambahan program tersebut bisa dieksekusi Dinas SDA DKI dalam rentang kurang dari tiga bulan hingga akhir tahun.

"Ini menyangkut masalah kebijakan. Mesti jelas dulu, jangan main drop-drop saja. Biar ada penjelasan dulu dari eksekutif soal kebijakannya," protes Gembong.

Namun, Ferial berkukuh alasan pengajuan anggaran untuk sungai aliran barat pun pasti tidak jauh berbeda dengan anggaran-anggaran lainnya.

Selain itu, realisasi anggaran juga sulit untuk dilaksanakan sebab waktu untuk lelang tidak lagi cukup, apalagi progres untuk prasarana sungai di aliran barat baru 45%.

Selain itu, jika Dinas SDA menggunakan skema swa-kelola, itu rentan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini kurang pas, jangan Banggar menyetujui kegiatan yang tidak pas," tegas Ferial.

Gembong pun melangkahkan kakinya keluar dari ruangan rapat. Langkah Gembong juga diikuti anggota Fraksi PDIP lainnya, yaitu Cinta Mega dan Magdalena Usu. Sambil berlalu, Gembong sempat bersungut, "Enggak jelas ini." (Ssr/A-3)