Sah, DPRD DKI Ketuk Palu Penaikan Dana RT

DPRD DKI Jakarta sepakat dengan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana untuk RT, RW, lembaga musyawarah kelurahan (LMK), dan dewan kota/kabupaten se-Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetuk palu disetujuinya penaikan anggaran itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, Jumat (7/9).

Sebelum disetujui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai dana tersebut dinaikkan untuk memenuhi unsur keadilan. Pemprov DKI juga dikatakan telah melakukan kajian terkait usulan kenaikan ini.

"Telaahnya sudah ada, maka bisa dieksekusi karena sudah memuat unsur keadilan. Angka usulannya sudah ada. Ini hasil telaahnya nanti secara khusus akan disampaikan dari Biro Tim Anggaran Pemerintah (Tapem) bisa ke komisi, bisa ke pimpinan Banggar," ujar Saefullah dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9).

Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lasari kemudian merinci penaikan dana untuk RT, RW, LMK, dan Dewan Kota (lihat grafik).

"Uang penyelenggaraan tugas kegiatan RT dan RW itu bukan untuk uang pribadi ketua RT dan RW, tapi untuk uang penyelenggaraan tugas yang bersifat kolektif pengurus RT dan RW dalam menyelenggarakan tugas-tugas fungsi RT dan RW," kata Premi.

Dengan penaikan itu, total penambahan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan tugas RT dan RW per bulan mencapai Rp16,5 miliar, sedangkan untuk anggaran LMK penaikan anggarannya sebesar Rp1,8 miliar dan untuk dewan kota penaikan anggarannya ialah Rp83,6 juta per bulan.

DPRD DKI pun lantas menyetujui anggaran itu. Prasetio kemudian mengetuk palu disetujuinya anggaran dengan catatan Biro Tata Pemerintahan DKI menerima rekomendasi Komisi A soal telaah penaikan dana RT, RW, LMK, dan dewan kota.

"Rekomendasi Komisi A apakah bisa diterima dengan angka segini?" tanya Prasetio.

"Siap, bisa, Pak," jawab Premi.

"Oke, selesai," kata Prasetio mengetuk palu. Namun, mengenai usulan uang transpor bagi pendamping RW, meski Pemprov DKI berusaha meyakinkan dewan, legislatif tetap menolak.

 

Sosialisasi

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, kemarin, menyetujui kenaikan anggaran sosialisasi pemilihan presiden (pilpres) menjadi Rp11 miliar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Taufan Bakri beralasan anggaran itu meningkat tiga kali lipat terkait indeks demokrasi di Jakarta yang turun pada 2016.

Anggaran sosialisasi ini sempat dibahas pada rapat banggar sebelumnya. Namun, karena SKPD tidak memiliki data lengkap, Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi menunda keputusan itu.

Dalam rapat, Jumat (7/9), Prasetio sempat menanyakan alasan penaikan anggaran dari Rp3,8 miliar menjadi Rp11 miliar sebelum menyetujuinya.  (Ssr/X-6)