DPRD Kritik Program OK Oce

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang kewirausahaan OK OCE atau One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship.

Ia menyebut, OK OCE sebagai program tidak jelas dan menyasar orang-orang yang sebetulnya sudah punya usaha.

"Saya juga bingung mengenai implementasi OK OCE, jadi ada yang sudah punya toko disosialisasikan dengan OK OCE," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/9).

"Dia (PGO) cuma kaya konsultan aja jadi buat apa dia (masyarakat yang disosialisasikan) udah ngerti dagang, kok," kata Prasetyo.

Ia mengklaim ketidakjelasan program tersebut juga dirasakan oleh warga.

"Kalau saya sedang turun ke dapil-dapil mereka juga bingung. Janjinya apa implementasinya apa, nggak jelas," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PGO Faransyah Jaya memaklumi belum semua orang mengerti program PGO. Pasalnya, kata dia, program itu memang belum menjangkau semua warga DKI Jakarta.

Faran mengungkapkan jumlah pendaftar OK OCE saat ini sudah 50.000 orang di 44 kecamatan di Jakarta. Jumlah itu termasuk sekitar 5.000 pendaftar dari luar DKI Jakarta.

Ia menjelaskan, OK OCE memiliki 7 tahapan proses yaitu pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan permodalan (P7).

"Pendaftaran (P1) tugas kelurahan minimal 40.000 sudah selesai. Tahap P2 (pelatihan) di masing-masing SKPD sudah selesai melatih 40.000 lebih, P3 (pendampingan) dilakukan sambil berjalan. Nah, kuncinya di P4 (perizinan) yang kalau sudah selesai (berarti) targetnya Pemprov DKI selesai."

Diharapkan, kata Faran, pada Desember 2018 sudah keluar atau terbit sebanyak 40.000 izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi pendaftar PGO. (OL-1)