Anggota DPRD DKI: Belum Ada Penjelasan Detail soal Usulan PMD Rp11 Triliun

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) William Yani  mengkritik usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp11 triliun dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018.

Selain menilai usulan itu terlalu besar untuk APBD-P 2018, menurutnya permintaan suntikan dana tersebut juga diajukan tanpa memberikan penjelasan yang jelas berupa kajian akademis.

"Itu yang kita bingung karena sampai sekarang belum ada penjelasan mendetail kenapa sejumlah BUMD itu harus disuntik, kenapa harus ada sampai Rp11 triliun begitu, di APBD Perubahan loh bukan APBD murni," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (30/8).

"Kalau di APBD murni masih mungkin bisa dilaksanakan. Tapi APBD-P yang hanya sampai Desember berarti hanya menghabiskan anggaran saja," katanya lagi.

Karena tidak diberikan penjelasan, kata dia, DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak mengetahui tentang maksud dan peruntukan dana yang diminta. Pihaknya juga tidak pernah tahu ihwal kebutuhan suntikan dana bagi BUMD karena tidak ada komunikasi sebelumnya. Atas dasar itu, kemungkinan besar Dewan akan tetap menolak usulan itu sampai mendapatkan penjelasan lebih jelas mengenai peruntukannya.

"Tentu perlu dapat penjelasan berupa kajian, digunakan untuk apa, laporan keuangan tiga tahun terakhir seperti apa, akan digunakan untuk apa dan lain-lain," ujarnya.

Untuk diketahui, delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 adalah PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo (Rp4,6 T), PD PAL Jaya (Rp235 miliar), PT Dharma Jaya (Rp79,4 miliar), PT Food Station Tjipinang (Rp85,5 miliar), PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp935 miliar), PD Pasar Jaya (Rp166 miliar), dan PDAM Jaya (Rp1,2 triliun). (OL-7)