Sekda DKI: Program BUMD Pakai Suntikan Modal Pemerintah Lebih Efektif

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah mengatakan permintaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dilakukan 8 BUMD dinilai sebagai skema pembiayaan yang paling tepat. Skema pendanaan melalui PMD lebih cepat dan efektif ketimbang anggaran ditaruh di pos anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sejalan dengan perjalanan waktu dan hasil diskusi rapat pimpinan. Akhirnya jatuh ke skema yang paling pendek. Beberapa pengalaman kita bangun sarana prasarana Asian Games relatif lebih lancar ketimbang melekat di SKPD,” kata Saefullah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD DKI, Rabu (29/8).

Sarana dan prasarana Asian Games 2018 yang dimaksud ialah Equistrian, Velodrome dan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1 (Kelapa Gading-Velodrome). Pembangunannya dianggap lebih cepat ketimbang anggaran masuk dalam pos anggaran SKPD.

Kendati demikian, Saefullah menyadari BUMD ke depannya didorong untuk mandiri. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada 2017 lalu tidak memberi PMD kepada BUMD, kecuali PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya mendapat penugasan pemerintah mengembangkan moda transportasi masal.

Gubernur DKI Anies Baswedan dan mantan wakil gubernur Sandiaga Uno juga sempat menyorot keharusan BUMD mandiri. Bahkan, Sandiaga berkali-kali menyebut BUMD bisa melakukan pendanaan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

“Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk BUMD kita ke depan didorong untuk mandiri. Kita sudah tahu semuanya, tapi setelah dianalisa maka pola PMD ini paling efektif dalam KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),” ujar Saefullah.

Hal itu mempertimbangkan jangka waktu yang pendek. Jika anggaran diletakan di pos anggaran SKPD akan menyulitkan. Di sisi lain, Pemprov DKI, lanjut Saefullah ingin secepatnya menyediakan kebutuhan warga Jakarta.

“Statement yang lama ini sudah kita ubah seperti ini. Semangatnya kita ingin menyediakan kebutuhan warga DKI tidak terlalu lama.” pungkas Saefullah.

Sebanyak delapan BUMD DKI mengusulkan PMD sebesar Rp11 triliun dalam APBD-P 2018. Sejumlah anggota DPRD mengkritisi permintaan itu lantaran dianggap tidak perlu dan hanya akal-akalan PNS DKI untuk meraih keuntungan. (OL-7)