Dua BUMD Minta Tambahan Rp1 Triliun untuk Jalankan DP Rp0

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya meminta anggaran program rumah DP nol rupiah ditambah sekitar Rp1 triliun pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2018.

Jakpro berencana membangun rumah DP nol rupiah di dua lokasi yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Lokasi pertama yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT).

Jakpro akan membangun total enam menara yang terbagi atas dua kategori. Tiga menara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp7 juta per bulan dengan kapasitas 5700 unit. Tiga menara lainnya berkapasitas 4900 unit bersifat campuran, yakni sebagian untuk MBR dan sebagian untuk masyarakat umum.

Kemudian lokasi kedua yang dibangun oleh Jakpro berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara. Ada dua menara dengan total 1.222 unit. Satu menara khusus untuk MBR, dan satu menara lainnya untuk komersil.

“Jadi untuk rumah DP nol rupiah kami minta (PMD) sekitar 531 miliar rupiah, hanya untuk pembangunan,” jelas Direktur Utama PT Jakpro Wahyu Dwi Daryoto di DPRD DKI Jakarta, Senin (13/8).

Sementara PD Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp483,9 miliar. Rp128,6 miliar ditujukan untuk biaya pengembangan awal proyek rumah Dp Rp0 di Klapa Village.

Sarana Jaya juga akan mencari lokasi baru untuk rumah dp nol rupiah. Mereka meminta Rp355,4 miliar untuk pengadaan tanah seluas kurang lebih 3 hektar dengan asumsi harga tanah sekitar Rp7 juta per meter persegi.

Program rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program unggulan Gubernur Anies Baswedan. Proyek percontohan rumah DP nol tengah dibangun oleh PD Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Namun hingga saat ini, Pemprov DKI masih belum membuka pemesanan unit rumah DP Rp0 ke masyarakat. (OL-4)