Anies Tidak Hiraukan Protes KASN

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan akan tetap memensiunkan ke-10 pejabat eselon II yang dicopot Gubernur DKI, Anies Baswedan, pada awal Juli lalu. Sebab, Pemprov DKI tidak mengacu kepada permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menunda proses pensiun dengan alasan pencopotan mereka bermasalah.

"Sudah kami bantu administrasinya. Sudah kami siapkan SK-nya, sudah diusulkan, sudah di BKN (Badan Kepegawaian Negara). Setelah sampai di BKN, masuklah surat dari KASN. BKN akhirnya ngerem," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Saefullah, para pejabat yang dicopot itu dipensiunkan sebelum usia 60 tahun, karena berstatus PNS biasa atau staf sebelum pensiun. Batas usia pensiun (BUP) bagi pejabat struktural eselon II adalah 60 tahun. Sedangkan bagi staf atau yang tidak memegang jabatan struktural BUP-nya 58 tahun.

Terkait masalah pensiun itu, pihak KASN meminta supaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunda pencopotan pejabat Pemprov DKI yang sudah memasuki masa pensiun tersebut.

Namun Saefullah mengatakan, ke-10 pejabat yang dipensiunkan itu tidak bisa dikembalikan jabatannya.

"Kalau jabatannya itu sudah tidak diberikan lagi. Maka posisi yang bersangkutan menjadi staf. Kalau staf ya berarti usia 58 tahun. Mau dibolak-balik bagaimana? Enggak bisa lagi. 58 tahun (pensiun) siapa pun,“ kata Saefullah.

Komisioner KASN, I Made Suwandi, sebelumnya mengatakan, telah meminta BKN untuk menunda proses pensiun sejumlah mantan pejabat di Pemprov DKI. Pasalnya, pencopotan pejabat yang dipensiunkan itu melanggar prosedur.

KASN meminta agar pejabat yang dicopot dan dipensiunkan paksa untuk dikembalikan ke jabatannya semula. Rekomendasi KASN itu wajib dilaksanakan sebelum tenggat waktu tanggal 26 Agustus 2018. (OL-4)