Wapres Minta Driver Ojol Tidak Demo Saat Asian Games

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan harapannya agar para pengemudi ojek online mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan demonstrasi pada hari pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang. Salah satu alasannya adalah karena memang event tersebut menjadi salah satu martabat bangsa dimata dunia internasional.

"Asian Games merupakan martabat bangsa, kita harus menjaga martabat dan kehormatan bangsa. Ya jangan dengan situasi yang sempit ini digunakan oleh teman teman ojol (untuk berdemo)," terang Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (7/8).

Menurutnya jika memang demonstrasi tersebut harus terjadi dirinya berharap dilakukan ditempat tertentu dengan tertib dan teratur. Dirinya berharap demonstraasi tersebut tidak berubah menjadi ricuh sehingga mempermalukan Indonesia di mata dunia internasional.

"Misalnya menghalangi jalan dan segala macam. Itu tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," tutur Jusuf Kalla.

Untuk mengantisipasi demonstraasi tersebut Jusuf Kalla meminta Menteri Perhubungan untuk meredam rencana demonstrasi tersebut sekaligus menjaga kegiatan demo jika memang terjadi. Begitu juga pihak kepolisian diharapkan juga melakukan upaya antisipasi untuk mengawal demonstrasi tersebut sebagaimana biasanya.

Jusuf Kalla menyadari masih adanya sejumlah masalah -masalah terkait operasional ojek online. Dirinya meyakini para pengemudi ojek online tetap memiliki hati untuk tidak merusak martabat bangsa dan dengan sikap kooperatif Jusuf Kalla yakin persoalan ojek online dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui kemarin senin para pengemudi ojek online mengancam tetap melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, demo tetap dilakukan karena mediasi antara pengemudi dan aplikator ojek online, Go-Jek dan Grab, berakhir deadlock atau tak ada titik temu penyelesaian.

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online. (OL-4)