Wagub DKI Wacanakan KJB, Warga: Aneh, Prostitusi seperti Dilegalkan

WACANA Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membuat Kartu Jakarta Butuh bagi pelanggan prostitusi, bikin kening kepala warga DKI berkerut. Wacana ini dinilai aneh dan justru mengalami kemunduran moral jika benar-benar diterapkan.

"Mundur ini jadinya. Zaman SBY dulu, wali kota pada nututp lokalisasi, ini di Jakarta malah mau dilegalkan lagi. Kan aneh," ujar warga DKI, Bayu,25, Rabu (13/5/2015).

Karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat ini mengakui jaringan prostitusi memang sulit untuk diberantas. Namun, wacana pembentukan KJB dinilai bukanlah solusi jitu pemerintah untuk menghabisi praktik prostitusi.

Menurutnya, pelaku maupun pengguna prostitusi saat ini sudah cerdas bagaimana menyalurkan hobinya itu. Tak lagi menggunakan jasa mucikari atau germo, misalnya, mereka masih bisa mencari para pemuas seks dari dunia maya.

"Mau dihapusin, lokalisasinya dihancurin tetep aja pasti ada lah. Apalagi sekarang lewat online-online, dunia maya gitu kan lebih gampang diakses dan malah lebih susah dikendalikan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berseloroh hendak mengeluarkan Kartu Jakarta Butuh bagi pengguna jasa prostitusi akibat maraknya prostitusi online hingga melibatkan kalangan atas dan artis-artis.

Harapannya, jika sistem tersebut diterapkan, orang-orang yang menjadi pengguna jasa prostitusi akan merasa malu karena sanksi sosial dan jasa tersebut akan hilang dengan sendirinya.

Warga lainnya, Anto, pria dua anak, menilai ide Djarot tersebut hanya lawakan menanggapi maraknya prostitusi online hingga melibatkan kalangan atas dan artis.

"Ngarang itu, ada-ada saja. Masa mau dibuat gitu?" ujarnya, Rabu (12/5/2015).

Menurutnya, prostitusi seharusnya bisa dicegah dan diberantas. Pembuatan KJB hanya dinilai mengakomodir para pria hidung belang untuk melancarkan aksi.

Lain Anto, lain pula Rahman. Meski disebut bisa mengetahui siapa nantinya penyedia dan penguna jasa bisnis prostitusi, adanya KJB tak akan memberi banyak pengaruh, salah satunya sanksi sosial.

"Enggak berpengaruh ya kalau menurut saya. Soalnya, gimanapun yang kayak gitu kan enggak bisa dihentikan. Kan mereka udah tahu siapa pelanggan dan PSK-nya, jadi ada kartu itu juga pasti enggak kepakai," kata Rahman. (Q-1)