Ahok Ancam Cabut Izin Pabrik yang Produksi Makanan Berbahaya

MAKANAN yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin dan boraks, masih marak beredar. Dua bahan itu, mengancam kesehatan yang mengonsumsinya. Sebanyak 35 persen Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta, menjajakan makanan yang berbahaya tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mulai gencar mendata ulang Pedagang Kaki Lima yang menjajakan makanan berbahaya tersebut. Basuki sadar, jajanan para PKL tersebut pasti ada sumbernya.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengancam akan mencabut izin usaha pabrik tersebut. Sebab, jika hanya mengandalkan putusan pengadilan, pengusaha pabrik tersebut tidak akan mudah jera.

"Kita tangkap. Sayang di pengadilan terlalu rendah (hukumannya). Kalau kami, pabriknya di Jakarta, kami akan cabut izin usahanya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Terkait PKL, pihaknya akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa jajanan secara langsung. Jajanan itu, tak perlu lagi dibawa ke Laboratorium, akan tetapi langsung cek di tempat.

"Kita lagi dorong kuliner, semua harus terdaftar. Kita udah MoU dengan BPOM. Kita mau kasih hibah, alat-alat Lab yang bergerak, yang mobile. Kita mulai data PKL mana dengan kartu ini. Begitu dia teruji memakai bahan yang tidak baik, maka kami akan cabut izin dia dagang di seluruh Jakarta," tukas Ahok.

Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengawasan para PKL yang jumlahnya berkisar 400 ribu hingga 600 ribu tersebut, Ahok terlebih dahulu mengevaluasi kinerja Bank DKI dan petugas Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Lurah ada daftar, tapi Bank DKI, Dinas UMKM agak lambat. Kita lagi evaluasi. Apa perlu ganti Bank DKI, apa kita ganti orang-orang UMKM. Supaya ini cepat. 35 persen hasil survei kita mengandung bahan begitu (berbahaya)," tukas Ahok.

Jajanan PKL

Sejumlah Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta masih nakal dalam menjajakan makanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 35 persen PKL menggunakan bahan yang berbahaya dalam makanan tesebut.

"(Sebanyak) 35 persen hasil survei kita mengandung bahan begitu (berbahaya)," kata Ahok.

Menurut Ahok, jumlah PKL yang berdagang di Jakarta kisaran 400 ribu hingga 600 ribu. Mayoritas dari mereka hingga kini belum terdaftar. Maka dari itu, pihaknya sedang gencar mendata ulang PKL tersebut, berikut bahan yang dijajakannya juga akan diperiksa.

"Kita lagi dorong kuliner, semua harus terdaftar. Kita udah MoU dengan BPOM. Kita kasih hibah, alat-alat Lab yang bergerak yang mobile. Kita mulai data PKL mana dengan kartu ini. Begitu dia teruji memakai bahan yang tidak baik, maka kami akan cabut izin dia dagang di seluruh Jakarta," terang dia.

Selain itu, Ahok juga akan mengevaluasi Bank DKI dan petugas di Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta. Karena kinerja dua pihak tersebut masih dinilai kurang gesit. Evaluasi agar kinerja mereka cepat mendata ulang demi terwujudnya PKL yang bertanggungjawab akan dagangannya. (Q-1)