Proyek Pembangunan MRT Jalan Terus

PEMBANGUNAN proyek moda raya transportasi (mass rapid transit/ MRT) di Jakarta tetap dilanjutkan kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 menggunakan APBD Perubahan 2014 dengan jumlah anggaran lebih kecil.

"Memang penggunaan APBD Perubahan 2014 selisih Rp180 miliar dari RAPBD 2015. Meski lebih kecil, tidak akan mengganggu proyek MRT. Itu kan program dengan pemerintah pusat juga. Jalan terus," tegas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, kemarin.

Apalagi, ungkap Basuki, tahun ini proyek MRT menerima penyertaan modal sebesar Rp4,6 triliun dari pemerintah pusat.

Penggunaan pagu anggaran APBD Perubahan DKI 2014 untuk pembangunan di 2015 dinilai tidak akan memengaruhi kelanjutan proyek tersebut.

Selisih pagu anggaran antara RAPBD 2015 dan APBD 2014, diyakini Ahok tidak banyak berpengaruh pada pembangunan. Anggaran yang berkurang tahun ini ialah untuk pembelian tanah.

"Paling tahun ini anggaran untuk membeli tanah berkurang Rp180 miliar. Itu berkurang 1 hektare saja," ujarnya.

Seperti diberitakan, pimpinan dewan pada 20 Maret menolak penggunaan RAPBD 2015 sehingga Ahok harus mengeluarkan peraturan gubernur untuk menggunakan APBD Perubahan DKI 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun, lebih kecil Rp180 miliar ketimbang RAPBD 2015 yang sebesar Rp73,08 triliun.

Proyek pembangunan MRT masih berlangsung. Sejak awal Desember 2014, PT MRT Jakarta sebagai pengembang sudah membongkar median jalan di Fatmawati, Jakarta Selatan. Pembangunan di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin pun masih berjalan.

Pembebasan lahan
Kendala utama ialah soal lahan. Masalah lahan Lebak Bulus dapat segera diselesaikan karena itu milik negara.

Namun, di beberapa ruas jalan di Fatmawati terdapat sejumlah bangunan yang perlu ditertibkan garis sempadan bangunannya.

Garis sempadan bangunan ialah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar.

Persoalan itu, bagi Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal, bukan masalah serius karena anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan MRT termasuk ke plafon prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak terganggu, angka bisa disesuaikan. Tapi pembangunannya hanya terlambat sedikit karena sampai sekarang saja belum cair," kata Yusmada di Balai Kota DKI, pekan lalu. (Put/Ssr/J-3)