Pembangunan Harus Libatkan Swasta

DIREKTUR Eksekutif New Cities Foundation Mathieu Lefevre mengatakan harus ada keterlibatan pihak swasta dalam membangun Jakarta menjadi kota baru sesuai dengan visi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keterlibatan tersebut telah terbukti sukses diterapkan pemerintah Kazakhstan.

Pemerintah Kazakhstan sukses memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana pada 1997 dan memulai pembangunannya sejak 1998.

Menurut Mathieu, Pemprov DKI Jakarta harus berdialog dengan pihak swasta dalam melibatkan paritisipasi mereka bagi pembangunan DKI.

Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI harus memberikan timbal balik dengan memberikan insentif kepada pihak swasta agar menguntungkan mereka dari segi bisnis.

"Harus ada diskusi model desain pembangunan seperti apa dan melibatkan sektor swasta. Jika pemprov berdialog, akan muncul model pembangunan yang bisa menguntungkan kedua pihak dan juga masyarakat. Insentif harus diberikan kepada swasta sebagai timbal balik, tapi insentif ini pun harus bersinergi dengan pembangunan yang ada. Jadi tidak hanya menguntungkan swasta saja," ujar Mathieu.

Membangun kota baru baik menjadi ibu kota maupun pusat bisnis, menurut Mathieu, bisa menjadi tonggak pembangunan baru bagi suatu negara seperti yang dilakukan Astana.

Insentif yang diberikan pemerintah bukan hanya membebaskan pajak bagi perusahaan penghasil bahan dasar infrastruktur pembangunan, melainkan juga bagi pegawai pemerintah.

Memindahkan kota pemerintahan berarti memindahkan pegawai sipil serta keluarganya. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Ashkat Orazbay mengakui pegawai sipil mendapat kemudahan menyewa apartemen sederhana yang murah agar menarik pegawai yang lainnya mau pindah ke kota baru.

Isu membangun kota untuk menjadi ibu kota baru dicetuskan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, menurut Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani, memindahkan ibu kota dari Jakarta dan membangun suatu daerah menjadi ibu kota baru bukan solusi yang tepat bagi penyelesaian berbagai masalah di Jakarta.

Mantan kepala dinas pertamanan dan pemakaman itu menyatakan masalah di Jakarta tetap harus diselesaikan agar tidak menimbulkan kemacetan yang lebih parah lagi di masa depan.

"Wewenang memindahkan ibu kota ada di pemerintah pusat. Namun, hemat saya, mau dipindah atau tidak, masalah di Jakarta harus diselesaikan terlebih dahulu," ujar Sarwo yang akrab dipanggil Yani. (Put/J-1)