Setelah Menuding Berpolitik, Kini Anies Sebut KASN Tidak Tertib Administrasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menuding Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi tidak tertib administrasi. Penyebabnya masih sama, Anies kecewa KASN menerbitkan siaran pers terkait rekomendasi atas pelanggaran prosedur perombakan pejabat di Pemprov DKI.

"Ini lah contoh ketidaktertiban yang dilakukan oleh Ketua KASN. Ini ketidaktertiban, kenapa? Karena proses seperti ini tuh proses administratif antar instansi sehingga tidak menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu, spekulasi yang tidak perlu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Anies, siaran pers terkait rekomendasi tersebut menimbulkan kegaduhan.

"Sama saja seperti di kantor-kantor redaksi ada assessment terus pemimpin redaksinya bikin press release, 'mohon kepada assessor untuk melakukan assessment' ya gelisah semua orang. Ini contoh ketidaktertiban, karena itu bekerja bekerja lah secara profesional," ujar Anies.

Anies bahkan secara terbuka menganjurkan kepada Sofian untuk tidak berpolitik dalam isu ini, serta menjaga kepatutan berkomunikasi antar instansi.

"Ini anjuran untuk Bapak Ketua KASN, jangan berpolitik, meskipun itu pernah dilakukan bukan berarti benar. Bahwa dulu pernah melakukan bukan berarti sekarang boleh. Jaga kepatutan dan anjuran ini. Saya sampaikan secara terus terang karena sudah terlanjur langkah yang diberikan adalah langkah yang menurut saya tidak menunjukan kematangan di dalam mengelola komunikasi antar instansi," kata Anies.

Anies mengklaim pihaknya selalu menjawab surat yang disampaikan oleh KASN. Bila KASN tidak direspon, bagi Anies semestinya KASN mengintrospeksi diri.

"Kasihan ya kalau sampai dicuekin Pemprov, justru disitu harus intropeksi. Kalau kita sih selalu balas," ujar Anies.

Sofian telah membantah bahwa dirinya berpolitik dengan menyampaikan hasil rekomendasi kepada publik melalui siaran pers. Menurutnya, cara itu justru lebih efektif menyentil Pemprov DKI.

"Aduh kami ini justru lembaga yang dibentuk Undang-Undang untuk mengawasi ASN (Aparatur Sipil Negara) agar tidak diintervensi secara politik. Syarat kami dipilih adalah bukan anggota partai politik, tidak aktif di politik. Jadi kalau gubernur bilang 'saya profesional, Pak Sofian yang berpolitik', bukannya terbalik?" kata Sofian ketika dihubungi. (OL-4)