Beban Jakarta semakin Berat

DENGAN menjadi ibu kota, Jakarta tidak hanya menanggung beban sebagai pusat administratsi dan pemerintahan. Ia juga menjadi pusat bisnis dan jasa di Indonesia.

Jakarta mengalami pembangunan yang sangat pesat. Bahkan New Cities Foundation menyebut DKI sebagai kota yang memiliki perkembangan paling besar dan dinamis di Asia.

Meskipun demikian, hal itu tidak menjadikan Jakarta menjadi kota yang manusiawi bagi warganya. Tercatat, berbagai masalah terjadi dan belum teratasi. Masalah-masalah itu, antara lain, pesatnya laju urbanisasi, masalah transportasi, serta bencana alam seperti banjir dan acaman tenggelamnya wilayah pantai utara akibat penurunan muka tanah.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani menyatakan kepadatan penduduk DKI diproyeksikan mencapai 12,5 juta jiwa dalam kurun 15 tahun lagi.

Jumlah itu dihitung berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk secara alamiah ataupun dari laju urbanisasi. Saat ini DKI sudah memiliki 13 ribu-15 ribu penduduk yang menempati setiap kilometer lahan.

"Diperkirakan, pada 2030 jumlah penduduk Jakarta akan mencapai 12,5 juta jiwa. Namun, jumlah itu masih dapat ditampung Jakarta," kata Sarwo yang akrab disapa Yani.

Menurut Yani, laju pertumbuhan penduduk DKI diperkirakan melambat seiring dengan dorongan Pemprov DKI atas peningkatan pembangunan di daerah mitra, yakni Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkapkan pada 1961 jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 2,5 juta jiwa dan saat ini mencapai empat kali lipatnya, yakni 10 juta jiwa.

Ketika peningkatan pembangunan baik infrastruktur maupun transportasi serta pemberian dana hibah untuk pembangunan ekonomi diberikan kepada daerah mitra, Yani memprediksi penduduk di daerah mitra akan tersaring karena mendapat mata pencaharian di daerah asal.

"Dengan sendirinya warga di daerah mitra akan tersaring karena mereka sudah melihat ada perkembangan yang bagus. Maka kami harapkan yang datang ke sini bukan lagi buruh atau sumber daya manusia yang menengah ke bawah tanpa modal, tetapi paling tidak memiliki keterampilan," ujar Yani.

Perumahan
Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, 1,39% per tahun, juga menimbulkan masalah lain, yakni sulitnya menyediakan perumahan yang murah bagi warga, ruang publik yang semakin sempit, serta masalah kemacetan karena kurangnya kesadaran warga dalam penggunaan transportasi umum dan penyediaan moda transportasi yang masih dalam proses pembangunan.

Yani mengungkapkan masalah tata ruang yang sudah tidak mengindahkan di wilayah utara membuat penurunan muka lahan semakin cepat. Hal itu juga disebabkan faktor kesalahan manusia, yakni penyedotan air tanah besar-besaran. Faktor pergerakan tanah juga menjadi penyebab penurunan muka tanah semakin cepat.

Untuk itu, Yani menyebutkan pembangunan gedung baru harus mengikuti izin tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, gedung-gedung lama tidak bisa ditertibkan karena dibangun sejak lama dan memiliki izin. Solusi lainnya untuk menekan laju penurunan muka tanah yang membuat Jakarta terancam tenggelam akibat banjir air rob ialah memaksa warga menggunakan air dari jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang disubsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusus bagi penduduk menengah ke bawah juga menjadi prioritas sebagai pemenuhan kebutuhan warga akan rumah murah. Yani menyebutkan pemenuhan perumahan murah untuk menertibkan warga yang tinggal di bantaran kali juga bertujuan untuk menghilangkan daerah kumuh.

Namun, lagi-lagi, penyediaan rusunawa masih terhambat karena sulitnya pembebasan lahan serta sulitnya menertibkan bangunan liar akibat permintaan akan ganti rugi oleh warga. (J-1)