Pemerintah Didesak Dukung Penuh Angkutan Perkeretaapian

PENGAMAT transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan, pemerintah seharusnya mendukung penuh angkutan perkeretaapian di Indonesia, khususnya Jakarta. Hal itu perlu dilakukan agar kejadian hari ini yang menimpa PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) akibat pembaharuan sistem e-tiketing tidak terulang lagi.

Menurut Yayat, operasional KRL hari ini bisa saja digratiskan tanpa ada keluhan masyarakat bila ada jaminan pemerintah berniat menyokong biaya operasional PT KCI selama sehari. Pasalnya, PT KCI tetap akan rugi bila menggratiskan biaya KRL sehari lantaran ada biaya operasional yang harus dibayar.

PT KCI dalam sehari mengangkut 1 juta penumpang dengan jumlah perjalanan kirang lebih 900 kali. Ada biaya besar bila harus menggratiskan perjalanan hari ini.

"PT KCI tidak boleh rugi. Harus tegas, karena sudah PT maka tidak bisa gratis. Dan apakah pemerintah berniat membantu?" kata Yayat, Senin (23/7).

Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Seharusnya di saat seperti ini, kata Yayat, pemerintah datang membantu. Diberitakan, public service obligation (PSO) PT KCI sempat dipotong beberapa waktu lalu lantaran dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya.

Yayat menambahkan, pemeliharaan sistem wajar, bahkan wajib dilakukan PT KCI. Namun, ia mengakui sosialisasi yang dilakukan KCI terbilang minim. Sehingga banyak pengguna jasa kebingungan terlambat kerja di pagi hari.

"Artinya memang dalam hal persiapan perubahan sistem yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Tapi ternyata juga terjadi hanya pagi hari," kata Yayat yang setiap harinya menggunakan transportasi umum.

Yayat menegaskan, kejadian hari ini tidak akan mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah menggunakan transportasi umum beralih lagi menggunakan transportasi pribadi. Keluhan-keluhan masyarakat hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat Jabodetabek sangat bergantung pada KRL. (OL-1)