Anies: LKPJ 2017 Belum Diteken, Prosesnya Politis

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan, masalah terhambatnya penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2017, dia menilai masalah ini masuk ke ranah politis.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis. Sebenarnya masalah ini menjadi proses yang teknokratis," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/7).

Alasan DPRD DKI tidak mau menandatangani LKPJ, karena sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang terlalu tinggi. Menanggapi hal itu, Anies mengatakan SILPA tahun 2017 memang tinggi, karena ada target pendapatan yang meningkat.

Terkait soal ketua Dewan belum tandatangani LKPJ TA 2017, Wagub DKI, Sandiaga Uno, merasa takut program-program pemprov tertunda.

Karena itulah, kata Anies, masalah tingginya Silpa TA 2017 disebabkan realisasi pengadaan tanah juga tidak mencapai target.

Anies mengatakan, target yang tidak tercapai itu karena Pemprov DKI berhati-hati menggunakan anggaran.

"Sekarang konsekuensinya nilai Silpa kita lebih besar TA 2017 total Rp13,1 triliun, jika dibandingkan dengan Silpa 2016 nilainya Rp7,7 triliun," lanjut Anies.

Dia menambahkan, di sisi lain pengelolaan APBD DKI alhamdulillah lebih baik. Bahkan kalau dilihat dari penilaian BPK atas apa yang kita kerjakan pada TA 2017 menunjukan bahwa PR kita terkait pengelolaan keuangan sudah kita kerjakan lebih baik.

Sebelumnya, dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menolak menandatangani raperda itu. Alasannya, SILPA APBD TA 2017 lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Ini enggak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio dalam rapat. (OL-4)