Pembangunan DKI Terancam Stagnan

AIR mukanya keruh, nada bicaranya tinggi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kaget bukan kepalang saat mengetahui DPRD DKI menyetujui peraturan gubernur (pergub) untuk penggunaan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp72,9 triliun.

"Padahal, mereka (DPRD) tahu ada undangan pukul 16.30 WIB (kemarin) dari Wapres untuk bicarakan. Ini langsung tanda tangan saja, kirim ke kita setelah saya pulang dari Wapres bahwa ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi, ini DPRD tidak menghargai Wapres dong," kata Ahok, sapaan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kesal, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Ahok berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu membujuk politisi Kebon Sirih itu untuk menyetujui penggunaan RAPBD DKI Jakarta 2015, Rp73,08 triliun.

Wapres JK mengagendakan bertemu Ahok dan DPRD DKI di Kantor Wapres, Jakarta. Ikut serta dalam dua pertemuan itu Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tujuan pertemuan itu mediasi perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI. Dalam pertemuan dengan Ahok pada pukul 15.00, JK meminta mantan Bupati Belitung Timur itu untuk menjaga mulutnya.

"Pak Wapres juga kasih nasihat, tegas dan keras boleh, tapi jangan kasar," jelas Ahok.

Ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur, pertemuan antara JK dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan 4 wakil ketua, yaitu Abraham Lunggana, M Taufik, Triwisaksana, serta Ferriyal Sofyan, pukul 16.30, tidak bisa menggiring dewan menyepakati RAPBD 2015.

Meski demikian, pertemuan JK dengan dewan memberikan titik terang. Pimpinan wakil rakyat itu mengisyaratkan perubahan anggaran pada APBD 2014.

"Di APBD perubahan nanti kita bahas," kata Prasetyo seusai menemui JK.

Setali tiga uang, Mendagri Tjahjo Kumolo memperkirakan APBD-P tersebut bakal direalisasikan sekitar empat bulan.

Hal itu berkaca dari APBN-P 2015 yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK pada Februari demi penyesuaian program prioritasnya terhadap APBN 2015 yang dibuat sebelumnya oleh rezim SBY-Boediono.

Saat ditanya, bagaimana jika terjadi kebuntuan membahas APBD-P tersebut?

"Arahan Pak Wapres, jangan korbankan rakyat," cetus Tjahjo.

Bakal stagnan

Wapres JK menyatakan penggunaan APBD 2014 bukan opsi terbaik karena kemajuan Jakarta bakal stagnan.

"Bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu (dengan anggaran tahun sebelumnya)?" tanyanya.

JK berjanji akan mempertemukan Ahok dan DPRD secara langsung.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengkhawatirkan kekisruhan antara Ahok dan DPRD membuat daya serap anggaran makin kurang.

"Angka penyerapan di tahun sebelumnya per November 2014 sebesar 47%, itu saja saat tidak terjadi kisruh. Apalagi kondisi seperti ini, bisa jauh lebih mengkhawatirkan," ungkap dia.

Ahok mengakui pihaknya tidak bisa mengoptimalkan pembangunan. Padahal, menurutnya, ada potensi pendapatan yang lebih.

"Harusnya lebih baik (anggaran) belanja sekarang (2015). Jadi, kalau ada pendapatan lebih gede, kita enggak bisa pakai (kalau memakai APBD 2014)," tutup Ahok.

Perang dingin eksekutif dan legislatif di DKI dimulai dengan pencoretan anggaran siluman pada RAPBD 2015 Rp12,1 triliun oleh Ahok.