Dari MRT hingga Rumah Susun Uraikan Kemacetan di Jakarta

KEMACETAN di Kota Jakarta ibarat tumor di pusat pemerintahan Indonesia. Dampak kemacetan itu sangat merugikan terutama bagi sektor perekonomian. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago kepada Media Indonesia, kemarin.

"Ada delapan agenda aksi mengatasi kemacetan di Jakarta. Penambahan jalan memang perlu, tetapi tidak mengatasi kemacetan sehingga harus ditempuh beberapa cara sekaligus," kata Andrinof.

Pertama, menambah ruas jalan layang (flyover) maupun terowong-an (underpass).

Kedua, percepatan pembangunan sistem angkutan massal terintegrasi termasuk perbaikan sistem sebelumnya dengan meningkatkan kapasitas ataupun sarana.

Seiring dengan percepatan sistem transportasi massal, lanjut Andrinof, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai mengurangi jumlah armada angkutan kota (angkot) dan taksi.

Selama ini angkot menjadi salah satu penyebab kemacetan selain memang dianggap tidak efisien.

"Tidak ada lagi perpanjangan izin dan trayek baru angkot. Tetapi harus diiringi penyediaan lapangan kerja bagi para pengemudi angkot dan taksi yang izinnya tidak diperpanjang," ujar Andrinof.

Aksi selanjutnya, di Jakarta perlu dilakukan perbaikan tata peru-mahan dengan memoratorium pembangunan rumah tapak dan meningkatan secara besar-besaran pembangunan rumah susun terutama di titik-titik yang berhubungan dengan terminal dan stasiun.

Terkait dengan pembangunan sistem transportasi massal, Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal menambahkan pemerintah daerah komit menyelesaikan pembangunan moda raya terpadu (MRT) Lebak Bulus-Kota sebagai salah satu upaya untuk mencairkan kemacetan di Jakarta.

Bahkan Project Manager PT Mass Rapid Transit Heru Nugroho memastikan pihaknya mulai menggarap sejumlah paket seperti memasang tiang pancang pada akhir bulan ini.

"Minggu ini kami mulai mengebor dan memasang kepala fondasi dan pilar sepanjang 6 km. Keseluruhan target pemasangan tiang pancang ini selesai April 2016."