NJOP DKI Naik, Sandiaga Sebut tidak Membebani Warga

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) di DKI Jakarta sebesar rata-rata 19,54% memiliki plus dan minus. Kenaikan ini, menurut dia, tidak akan membebankan warga.

"Sudah beberapa yang menyampaikan ke saya tapi saya bilang kalau itu ada plus minusnya. Kalau NJOP naik berarti pengusaha properti, properti ya naik juga harganya dan bisa melakukan penjualan yang lebih tinggi," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Sabtu (6/7).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Kenaikan NJOP, kata Sandiaga, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada kenaikan harga tanah yang dipicu pembangunan infrastruktur seperti akses jalan. Selain itu ada pula yang kenaikannya dipicu oleh perubahan peruntukan lahan.

"Misalnya ada perubahan fisik lingkungan lahan dan tanah kampung menjadi perumahan real estate, juga perubahan fungsi lahan dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan atau apartment. Jadi nilai tanah yaitu meningkatkannya meningkat sehingga mestinya juga objek pajaknya juga meningkat," jelas Sandiaga.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI menaikkan NJOP untuk menyesuaikan perbedaan NJOP di berbagai wilayah yang sama-sama merasakan pesatnya pembangunan. Selain itu, NJOP selama ini terlalu jauh dengan harga pasar. Hal itu membuat Pemprov DKI kehilangan potensi PBB dan BPHTB.

Namun, dia menegaskan kenaikan NJOP yang di atas rata-rata hanya terjadi di kawasan-kawasan menengah ke atas.

"Kita sudah melihat data, 90% dari kenaikan NJOP yang di atas rata-rata hanya di daerah-daerah tertentu yang rata-rata masyarakat menengah ke atas sekali. Jadi mayoritas masyarakat, khususnya menengah dan menengah ke bawah, tidak mengalami kenaikan NJOP yang ada dalam kisaran rata-rata," jelasnya. (OL-1)