Rotasi Pejabat DKI Diharapkan Genjot Penyerapan Anggaran

Rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menggenjot penyerapan anggaran. Namun, di sisi lain, rotasi yang tidak serentak juga dikhawatirkan memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum diganti menjadi tidak maksimal.

"Ketika pergantian tidak sekaligus mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal dari SKPD yang belum tergantikan. Kan mereka was was juga, nasibku masih selamat atau tidak. Maka itu akan berakibat soal penyerapan anggaran ke depan," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi Bidang Pemerintahan, Gembong Warsono ketika dihubungi, Kamis (5/7).

Ketidakpastian posisi biasanya cenderung membuat SKPD menunda program kerjanya. Untuk itu, Gembong meminta Gubernur Anies Baswedan meyakikan jajarannya untuk tetap fokus bekerja menjalankan program-program pembangunan meski isu rotasi ada di depan mata.

"Kalau memang tidak diganti, Gubernur harus mampu meyakinkan supaya mereka tetap fokus bekerja menjalankan tugas-tugas dan melaksanakan program prioritas gubernur," ucap Gembong.

Hingga Kamis (5/7), penyerapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 29,5 persen dari total anggaran sebesar Rp77,1 triliun. Penyerapan anggaran terendah ada di Dinas Sumber Daya Air, yakni 12,2 persen atau Rp557 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp4,5 triliun. Alasannya, sebagian besar anggaran di Dinas Sumber Daya Air dialokasikan untuk pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai. Jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air pun menjadi salah satu dari 39 jabatan yang dilelang dalam seleksi terbuka.

Gembong menuturkan tugas besar para pejabat yang baru dirotasi ialah memastikan percepatan penyerapan anggaran dari program-program yang telah direncanakan tahun sebelumnya.

"Ini kan dalam rangka menjawab itu, ketika penyerapan yang dianggap rendah, maka jawabannya melakukan pergantian. Maka saya berharap betul SKPD yang diganti hari ini betul-betul fokus, konsentrasi betul bagaimana melakukan percepatan dari program-program SKPD yang sudah direncanakan tahun sebelumnya," ucap Gembong.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana juga berharap pergantian pejabat bisa mendorong penyerapan anggaran menjadi lebih baik. Apalagi dalam waktu dekat Pemprov dan DPRD akan membahas APBD Perubahan 2018. Sani meyakini kekosongan posisi di jabatan-jabatan strategis seperti Kepala Bappeda tidak akan memengaruhi proses pembahasan APBD-P.

"Saya optimis dalam waktu dekat putaran pelantikan berikutnya akan terlaksana khususnya posisi-posisi penting, seperti Bina Marga, Perumahan, Sumber Daya Air sehingga kegiatan atau proyek besar di anggaran 2018 tidak terabaikan," ucap dia.

Anies melantik 20 pejabat dari hasil rotasi pejabat eselon dua dan eselon tiga di lingkup Pemprov DKI. Selain 20 pejabat itu, Pemprov DKI masih akan melelang 39 jabatan melalui proses seleksi terbuka. (OL-5)