Bima Arya Total Benahi Kemacetan

PEMERINTAH Kota Bogor akan habis-habisan dalam membereskan masalah angkutan kota (angkot) dan kemacetan.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, saat berbincang santai dengan sejumlah wartawan di ruang perpustakaan kediaman pri­badinya di Pendopo 6, kompleks Baranangsiang Indah, Kota Bogor, pekan lalu.

Dia membeberkan kedua program itu berada di urutan utama. Sebelumnya, penanganan masalah transportasi dan kemacetan merupakan satu dari sekian banyak program yang ia canangkan saat pertama menjabat wali kota Bogor. Sudah empat tahun berjalan, program tersebut belum juga tuntas.

Meski belum resmi, Bima Arya selaku petahana kembali terpilih versi quick count (perhitungan cepat) maupun real count KPUD Kota Bogor dan KPUD Jabar.

Pada periode kedua nanti, pihaknya sudah membuat dan menyusun program khusus per segmen. Segmen pertama menangani kelas menengah. “Kita bicara macet, bicara pasar, Pasar Bogor, Jalan Suryakancana, stasiun, BIRR (Bogor Inner Ring Road). Konsep kelas menengah, menuntaskan program pemerintah, program kota,” ungkapnya.

Sementara itu, segmen kelas menengah ke bawah akan dikerjakan lebih khusus, yakni mengenai RTLH (rumah tidak layak huni), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk kesehatan, kemudian pendidikan dan lapangan pekerjaan.
“Kenapa dibuat per segmen? Karena kelas menengah ke bawah enggak hirau soal macet dan yang lain. Yang penting bisa makan, bisa berobat, dan rumahnya nyaman,” katanya.

Dari kedua program besar itu, dia dan wakilnya Dedie A Rachim, sepakat memprioritaskan penanganan kemacetan dan transportasi. Pelaksanaannya sudah dimulai tahun ini, yakni lewat program konversi angkot ke bus.

Bus akan semakin banyak menggantikan angkot. “Saya akan fokus habis-habisan di situ. Kalau masalah angkot selesai, masalah pedagang kaki lima akan selesai. Ke­semerawutan pasar juga akan selesai,” terangnya.

Permasalahan kemacetan, menurutnya, terjadi karena angkot berhenti sembarang­an. Otomatis banyak PKL. “PKL ngumpul ngikutin angkot. Enggak ada PKL, enggak ada sampah. Jadi, kita akan proses itu.”

Rerouting
Proses konversi akan mulai berjalan. Dia memastikan subsidi dikucurkan pada tahun depan. “Subsidi tahun depan untuk gaji para sopir agar tidak berhenti sembarangan. Ini berat. Terus terang ini prog­ram paling berat, tapi kalau ini berhasil, insya Allah warga Bogor akan nyaman. Nomor satu tetap itu yang harus diberesi, mengurai kemacetan,” imbuhnya.

Sementara itu, yang menjadi kendala selama ini ialah proses menjadikan 3.412 angkot berbadan hukum. Jika itu tuntas, langkah selanjutnya ialah rerouting. Pengusaha harus mengonversi angkot mereka ke bus jika ingin tetap beroperasi di koridor pusat kota.
Konversi bisa tiga angkot menjadi satu bus ukuran tiga perempat. Bisa juga tiga angkot menjadi dua minibus jenis Elf yang berisi 13 orang. “Yang menolak konversi silakan beroperasi di pinggiran kota saja,” tegasnya. (DD/J-1)