Hak Angket Tetap Dilanjutkan

PANITIA angket DPRD DKI Jakarta sepakat tetap melanjutkan proses hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meski Ahok akan menyerahkan rancangan peraturan gubernur (pergub) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2015.

Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangadji menegaskan tidak ada alasan menghentikan proses hak angket karena itu merupakan hak setiap anggota dewan yang dijamin konstitusi.

"Jadi, hak angket tetap berjalan. Undang-undang harus ditegakkan. Kebenaran harus dipertahankan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan, proses hak angket saat ini sudah hampir final. Pihaknya tinggal memanggil tim ahli seperti pakar pemerintahan daerah dan pakar hukum tata negara.

"Setelah kami mende­ngar­kan penjelasan para ahli, ha­silnya dibawa ke rapat paripurna," kata politikus Hanura itu.

Rapat paripurna hak angket, lanjut dia, akan dilaksanakan setelah tenggat pemberian hasil pembahasan rancangan APBD DKI 2015 diserahkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri hari ini. "Mungkin tanggal 24 atau 25 Maret."

Langkah Fraksi Hanura itu didukung oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Ia mengatakan hak angket yang didukung partainya bukan untuk memakzulkan Ahok. Anggota DPRD hanya mencari fakta dan data jika ada aturan dalam undang-undang yang dilanggar Gubernur. "Hak angket ini diarahkan pada fakta dan data untuk mencari solusi yang tepat," kata Wiranto.

Fraksi PDIP menjadi salah satu fraksi yang mendukung proses hak angket diteruskan sampai pada keputusan final. "Sejak diketuk dan disetujui hak angket berjalan, tidak ada cerita untuk mundur," ujar politikus Fraksi PDIP Pantas Nainggolan.

Untuk warga
Mengenai hasil evaluasi RAPBD yang menjadi poin pencetus hak angket, bebera­pa fraksi menyatakan dukungan terhadap percepatan pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Johnny Simanjuntak mengatakan fraksinya mendukung penuh percepatan demi kepentingan warga Ibu Kota. "Hasil evaluasi itu untuk kepentingan warga, maka harus diperjuangkan. Kepentingan politik harus ditinggalkan," tuturnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah, fraksinya menilai penerapan e-budgeting sudah cukup baik untuk menjaga transparansi anggaran daerah.

"Tinggal nanti perlu pembicaraan lebih lanjut bagaimana teknis menggunakan e-budgeting. Mungkin Pak Gubernur juga perlu kasih pelatihan sehingga kami pun tahu," ujarnya. (Ssr/J-4)