Pemerintah Bantah Integrasi Tarif Tol untuk Naikkan Pendapatan

PEMERINTAH menegaskan bahwa kebijakan integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) diberlakukan bukan untuk meningkatkan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), melainkan untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan bebas hambatan tersebut.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sistem pembayaran terintegrasi, sebanyak 61% pengguna tol JORR akan diuntungkan karena membayar dengan tarif lebih murah dari biasanya. Sebanyak 61% pengguna tol itu adalah mereka yang menempuh jarak jauh atau yang biasanya melakukan lebih dari satu kali transaksi di beberapa gerbang tol.

Dengan integrasi tarif, mereka yang menggunakan kendaraan golongan satu nantinya hanya perlu melakukan satu kali transaksi dengan biaya Rp15.000.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, jika integrasi tidak diterapkan, pengguna jalan yang memulai perjalanan dari JORR West 1 yakni daerah Penjaringan yang hendak menuju wilayah yang berada di selatan atau timur Jakarta serta sebaliknya harus melakukan transaksi hingga dua kali. Begitu pun para pengguna jalan tol yang memulai perjalanan dari Tol Ulujami-Pondok Aren menuju daerah barat, timur atau utara Jakarta, mereka tidak perlu lagi melakukan transaksi berulang-ulang.

Jika dihitung, biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan yang dimulai dari JORR West 1 (Penjaringan-Kebon Jeruk) menuju wilayah JORR West 2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), West 2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), JORR South (Pondok Pinang-Taman Mini), East 1 (Taman Mini-Cikunir), East 2 (Cikunir Cakung) dan East 3 (Cakung-Rorotan) harus melakukan dua kali pembayaran sebesar Rp9.500 untuk setiap transaksi. Bahkan, jika perjalanan dilanjutkan ke Tol Akses Tanjung Priok, pengguna jalan harus kembali merogoh kocek sebesar Rp15.000.

Transaksi yang berulang dilakukan karena Tol JORR tidak hanya dikelola oleh satu BUJT, melainkan empat, yakni PT Jakarta Lingkar Baratsatu, PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta, PT Hutama Karya dan PT Marga Lingkar Jakarta. Sehingga, setiap memasuki ruas tol yang dikelola oleh perusahaan berbeda, pengguna jalan harus melakukan pembayaran ulang.

“Hal itulah yang kami ingin hilangkan. Pengguna tol tidak perlu lagi membedakan ini ruas milik siapa. Mereka hanya perlu sekali transaksi. Sekat-sekat yang ada itu yang dihilangkan,” ucap Herry.

Di sisi lain, ia juga tidak menutup mata akan adanya pengguna tol jarak dekat yang dirugikan dengan kebijakan tersebut.

“Ada 38% pengguna jalan yang akan membayar lebih mahal. Mereka juga harus kami layani dengan baik. Kami akan berikan pilihan-pilihan seperti menggunakan jalan arteri yang ada. Jalan tol ini kan jalan alternatif, jadi mereka bisa menggunakan jalan arteri yang ada dan akan kami layani jauh lebih baik lagi. Ini akan dilakukan bertahap,” jelasnya.

Adapun, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan saat ini masih terdapat kesimpangsiuran yang diterima masyarakat.

“Yang ditangkap masyarakat terkait integrasi ini adalah kenaikan tarif, padahal bukan itu. Integrasi ini untuk efisiensi. Memang, pasti ada yang naik ada yang turun. Ini subsidi dari masyarakat kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain lebih praktis dalam proses transaksi, ia mengatakan integrasi tarif tol akan menghilangkan titik-titik antrean kendaraan yang kerap terjadi di beberapa gerbang tol.

“Nanti beberapa gerbang tol seperti Rorotan, Meruya Utama, Meruya Utama 1, Semper Utama, Pondok Ranji akan dihilangkan,” papar Arie.

Ia mengatakan pemerintah bersama seluruh BUJT terkait masih akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

“Kami akan terapkan segera setelah masyarakat benar-benar paham terhadap sistem ini,” tandasnya. (OL-4)